AMBON,MRNews.com,- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Ambon telah menerima 8000keping blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Data Print Ready Record (PRR) warga yang sudah ada di Disdukcapil bakal diutamakan misalnya yang sudah foto perekaman namun belum cetak. Selain juga untuk anak yang baru perekaman usia 17 tahun dalam kepentingan mencari pekerjaan.
“Kita telah memperoleh 8000 keping blanko E-KTP. Nantinya itu akan dikhususkan untuk anak yang baru perekaman umur 17 tahun, masyarakat yang belum pernah perekaman atau pemilik KTP lama yang hendak ditukar. Itu diutamakan. Juga dalam kepentingan mencari pekerjaan. Serta untuk mencetak PRR sekitar 7ribu lebih,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdukcapil Ambon Marcella Haurissa kepada media ini di ruang kerjanya, Rabu (19/2/2020).
Hanya menurut Haurissa, pihaknya ingin mencetak seluruh hingga habis tapi jika masyarakat tidak datang untuk mengambil E-KTP miliknya akan sia-sia. Karena itu, masyarakat yang datang untuk mengurus yang akan didahulukan pencetakan KTP. Termasuk bagi warga masyarakat yang datanya sudah ada di PRR akan juga dicetak.
“Katong upaya PRR semua dicetak. KTP-S khan banyak perubahan, hilang, rusak, perpanjangan. Sementara untuk itu katong pending dulu. Kalau yang sangat butuhkan sekali, katong akan tetap cetak. Tapi tetap diutamakan elemen-elemen itu. Harus tuntaskan PRR dan lainnya dalam bulan ini. Agar bisa diajukan permintaan lagi bulan depan ke Ditjen Dukcapil Kemendagri,” ungkapnya.
Pasalnya, target tahun ini masalah E-KTP sudah selesai dan kedepan 2021 semua warga kota sudah memiliki E-KTP guna menghadapi momen Pilkada Kota Ambon. Tidak lagi ada pergantian, kecuali ada perubahan-perubahan di nama, status pernikahan, atau berpindah tempat tinggal.
“Bagi masyarakat yang sudah foto dan belum cetak E-KTP, bisa datang bawa kartu keluarga dan tanda yang sudah direkam agar bisa dicetak. Ada warning, bisa kita pengadaan blanko E-KTP sendiri oleh Pemda tapi ada proses dan mekanismenya. Itu alternatif lain jika memang blankonya terbatas. Tergantung pimpinan daerah dan pusat. Sebab warga kota yang belum perekaman sama sekali tidak sedikit, ada 45 ribu orang lebih. By proses lah,” pungkasnya. (MR-02)
Comment