by

Terganjal Perneg, Tuntutan Warga Passo Jadi Perhatian

AMBON,MRNews.com,- Tuntutan warga Negeri Passo yang melakukan aksi damai beberapa hari lalu untuk secepatnya ditetapkan atau dilantik raja defenitif masih terganjang peraturan negeri (Perneg) yang belum dituntaskan oleh pemerintah negeri dalam hal ini saniri. Sebab dengan adanya Perneg, menjadi dasar hukum pelantikan raja defenitif dapat dilakukan pemerintah kota.

Akan tetapi, persoalan tersebut tetap menjadi perhatian penting dan gumulan bersama DPRD khususnya komisi I sebagai wakil rakyat dan jelas mesti juga diseriusi pemerintah kota (Pemkot). Sebab lima tahun lamanya, Negeri Passo masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) yang terus berganti kurang lebih tiga kali. Padahal raja defenitif sangat dirindukan masyarakat.

“Kami ajak masyarakat Passo tetap bersabar. Tuntutan dalam tahun ini bisa direalisasi tergantung juga dari kesiapan pemerintah negeri setempat dalam hal ini saniri untuk mempercepat Perneg. Sehingga nantinya mendukung untuk proses percepatan pelantikan raja defenitif. Tapi selaku wakil rakyat, kami minta masalah ini mendapat perhatian serius dan secepatnya diselesaikan,” tukas wakil ketua komisi I DPRD kota Ambon Mourits Tamaela kepada media di Ambon, Rabu (20/11/19).

Prinsipnya kata Tamaela, dari hasil koordinasi, pihak Pemkot siap lakukan pelantikan, bilamana Perneg sudah selesai dirumuskan dan ditetapkan. “Kita juga harus bersandar pada aturan. Perda sementara digodok dan tinggal penomoran dari Pemprov untuk diturunkan dan dilaksanakan. Tapi dari sudut penerapannya, apa yang menjadi tuntutan mesti segera diselesaikan,” tegas politisi NasDem.

Bahkan dalam diskusi bersama bagian pemerintahan dan bagian hukum Pemkot dalam pembahasan APBD 2020 juga telah dipertegas hal itu. Dimana tetap berproses dan secara kelembagaan komisi mendorong Pemkot bisa mengawalnya agar segera tuntas. “Kalau persoalan sudah selesai di masyarakat, kenapa harus diperlambat. Keberadaan raja defenitif penting guna menunjang roda pemerintahan berjalan baik. Tak saja di Passo, tapi kasus serupa juga ada di desa-negeri lain,” ingatnya.

Sebab siapapun yang menjadi pemimpin di Negeri Passo, diakui Tamaela, harus didukung, yang penting sesuai regulasi yaitu Perneg. Sebaliknya, diharapkan pula langkah Pemkot juga tidak ada kepentingan apapun. Sehingga tidak menimbulkan gesekan di aras bawah.

“Perneg siap, pasti Pemkot siap langsung lantik raja defenitif. Maka DPRD dorong dan himbau untuk percepat semua prosesnya tanpa ada unsur kepentingan politik atau apapun lainnya sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat,” akhirinya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed