Teken MoU, Aparatur Diminta Tegak Lurus Ikuti Kode Etik

AMBON,MRNews,com.– Pemerintah Daerah Maluku melalui Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menandatangani memorandum of understanding (MoU) bersama Aparat Penegak Hukum (APH), dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Maluku melibatkan bupati/walikota, kepala kejaksaan negeri dan Kapolres se-Maluku sebagai tindaklanjut dari nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI No. 700/8929/SJ; No. KEP-694/A/JA/11/2017; No. B/108/XI/2017 tanggal 30 November 2017.

Hadir pula Gubernur Maluku Murad Ismail, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak, Direktur Tipikor Mabes Polri Brigjen Pol. Djoko Purwanto, Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pidana Khusus Sudung Situmorang dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Triyono Haryanto dan Plt Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Rosana Soamole.

Gubernur dalam kesempatan ini mengapresiasi pemerintah pusat atas adanya perjanjian kerjasama yang digelar sebagai wujud tanggungjawab, terlebih khusus demi terciptanya sinergitas dan saling percaya antara APIP dengan APH. Sebab penandatangan MoU yang melibatkan tiga lembaga terkait yakni Kemendagri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI merupakan salah satu jawaban atas harapan yang pernah disampaikan Presiden sebagai upaya atau formula baru untuk menghadang kiriminalisasi kebijakan di lingkungan pemerintah daerah.

Gubernur mangatakan, Presiden Joko Widodo pernah berharap agar pelaksanaan program di daerah tidak terganggu hanya karena kekhawatiran terhadap kriminalisasi kebijakan. Harapan itu, disampaikan Presiden sebagai tanggapan atas hasil evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang agak lambat beberapa waktu lalu.

“Kedepan, semua dugaan penyimpangan kebijakan ditangani APIP terlebih dahulu. Jika hanya kesalahan administrasi, itu tidak akan dilanjutkan ke ranah pidana, namun jangan coba-coba apabila terindikasi terjadi korupsi, kolusi ataupun nepotisme, saudara-saudara pasti tahu muaranya, tentunya siap berhadapan dengan aparat penegak hukum,” tegasnya.

Mantan Komandan Korps Brimob Polri ini menjelaskan, butuh sinergitas dan saling percaya antara APIP dan APH yang menjadi kunci utama dalam pelaksanaan tugas penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi Tipikor sehingga tidak saling mencurigai yang pada akhirnya saling intip mengintip. Perjanjian ini pun menjadi pedoman dalam pelaksanaan kerjasama saling mendukung antara APIP dan APH, menjadi sarana saling tukar menukar data dan informasi atas laporan atau pengaduan masyarakat.

Artinya, mekanisme penanganan laporan atau pengaduan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing, namun sangat diharapkan APH harus selalu berkoordinasi dan menggandeng APIP dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat. APIP juga diharapkan menjadi ujung tombak untuk melakukan audit atas kerugian keuangan negara ataupun daerah sebelum dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh APH.

“APIP harus jadi pencegah terjadinya kerugian daerah, sehingga perlunya pendampingan APIP pada pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan, sebagaimana surat edaran saya tentang pengawasan atas penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh satuan kerja tanggal 24 Juli 2019. APIP harus bisa bekerja sesuai aturan yang berlaku. Saya peringatkan APIP agar jangan sekali-kali merubah rekomemdasi yang seharusnya pidana menjadi administrasi. APIP harus tegak lurus terhadap standar dan kode etik,” tegasnya.

Begitupun, kata dia, APH ketika dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, tindak pidana korupsi tidak langsung dilakukan penyelidikan.

Diketahui, dalam nota kesepahaman Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI, menekankan koordinasi APIP dan APH tidak ditujukan untuk melindungi tindakan kejahatan atau membatasi APH dalam penegakan hukum. Pendekatannya mengedepankan hukum administrasi sehingga penanganan pidana merupakan ultimatum remedium atau upaya akhir dalam penanganan suatu permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (**)

 

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *