AMBON,MRNews.com,- Rencana pengaspalan yang akan dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon di Terminal A1 dan A2 Mardika dipastikan tetap dilaksanakan setelah proses tender selesai.
Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan, pembongkaran ratusan lapak didalam dua terminal tersebut tetap dilakukan demi kelancaran proses pengaspalan.
“Tetap dibongkar, tidak ada cerita. Kita ingin bikin sesuatu yang baik koq dilarang. Ada urusan apa?” tegas Walikota, Selasa (24/10).
Pernyataan tegas Pj Walikota itu sontak memantik respon para pedagang, yang meminta Bodewin Wattimena untuk lebih bijak dalam masalah persoalan pedagang Mardika.
Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Mardika (APMA), Alham Valeo katakan, pernyataan Wattimena terkait pembongkaran lapak di Terminal mengindikasikan kalau Pj Walikota kurang paham dinamika pasar.
“Sepertinya Pak Bodewin kurang paham dinamika sejarah keberadaan lapak di terminal itu, bahwa sudah berdiri pasca kerusuhan dan sudah puluhan tahun berdiri sebagai penyangga utama penggerak ekonomi pasar Mardika,” terangnya di Ambon, Rabu (25/10).
Selain itu, lanjut Alham, Lapak di Terminal Mardika juga sebagai pilot projek awal kebersamaan para pedagang keristen dan muslim untuk merajut kembali kebersamaan dan persaudaraan paska konflik sosial 1999.
“Jadi nilai historisnya sangat bersejarah sampai sekarang. Maka sayang bila keberadaan mereka tiba-tiba dihilangkan. Mestinya pemerintah harus beri apresiasi kepada mereka dan kami sangat berharap Pj Walikota pertimbangkan hal ini,” katanya.
Dikatakannya, Pj Walikota harus lebih bijak mengenai persoalan Mardika. Pasalnya omset terbesar Mardika ada di dalam Terminal. “Biaya pembangunan lapak itu juga dulu dibangun dengan anggaran kas daerah,” ujarnya.
“Dimana waktu itu pedagang diwajibkan membayar retribusi daerah sampai tahun 2018, berarti sebijak-bijaknya Pj Walikota, namun kurang pas bila secara sepihak tanpa solusi memaksakan kebijakannya dengan mengabaikan sisi lain kemanusiaan ratusan orang dan kepentingan ekonomi,” paparnya.
Pihaknya tentu akui Alham, sangat mendukung pengaspalan didalam terminal, tapi nasib pedagang juga harus menjadi perhatian utama, karena itu adalah tanggungjawab pemerintah.
“Yang menjadi masalah bahwa keberadaan lapak-lapak itu suda sangat kumuh selama berpuluh-puluh tahun, dan mengganggu tata kelola pasar, serta mendapat sorotan masyarakat perihal kesemrawutan dan kurangnya akses ke ruko-ruko,” jelasnya.
Sehingga demgan kesadaran mandiri lewat asosiasi paguyuban, dirinya selaku Ketua APMA mendorong paguyuban terminal A dan B untuk membenahi dan perbaiki lapak-lapak nya secara mandiri.
“Tapi semua itu dilakukan dibawah kordinasi paguyubannya, biar lapak itu lebih rapih satu tipe dengan memperbanyak akses ke ruko-ruko, dan tentu melakukan koordinasi dengan Pemkot,” terangnya.
Namun Pemkot akuinya, waktu itu bilang pasar Mardika kewenangan PT BPT sehingga lapak tersebut diperbaiki, dibenahi bukan dibangun baru di lahan yang baru.
“Terpenting saat ini kita sedang menghadapi konstalasi politik yang lagi hangat-hangatnya, sehingga kami sangat berharap semua potensi instabilitas Kambtibmas harus ditutup rapat demi Ambon yang lebih baik, aman, sejahtera dan bermartabat,” pungkas Alham. (MR-02)
Comment