AMBON,MRNews.com,- DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku menghelat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Fraksi PDI Perjuangan se-Maluku di salah satu hotel di Kota Ambon, Selasa (30/8).
Sayang, momen partai sepenting itu tidak dihadiri Ketua DPD PDIP yang juga Gubernur Maluku, Murad Ismail dan beberapa pengurus partai lainnya. Padahal fungsionaris DPP yakni Mindo Sianipar dan Rochmin Dahuri hadir langsung ke Maluku.
Sesuai informasi yang didapat, MI lebih memilih tetap berada di Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) untuk mengurusi persiapan kedatangan Presiden Joko Widodo yang baru akan ke Bumi Duan Lolat dua hari lagi, 1 September.
Menanggapi ketidakhadiran Ketua DPD di momen partai sepenting itu, senior dan pendiri PDI Perjuangan di Maluku, Evert Kermite tegaskan, kehadiran Ketua DPD di momen Rakerda ini menjadi keharusan karena dia (MI-red) adalah pucuk pimpinan partai.
“Sebenarnya kalau dia tidak bisa datang yah ditunda saja Rakerda. Itu harus didiskusikan. Karena ini momentum sangat strategis bagi partai guna mengevaluasi pelaksanaan program, penyampaian hasil Rakernas maupun menyusun program guna menjawab berbagai persoalan yang dihadapi partai sekarang,” tegasnya.
Oleh karena itu kata Kermite, sangat disesalkan bila ketua DPD tidak menghadiri Rakerda ini.
“Sangat disesalkan sebagai senior dan pendiri partai. Ditunda saja kalau dia tidak hadir, tidak masalah itu,” tambah mantan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku itu.
Selain itu dirinya tentu berharap peserta Rakerda yakni KSB (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) DPC se-Maluku, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, harus berani untuk mengoreksi kepemimpinan DPD PDI Perjuangan Maluku saat ini.
Sebab dari aspek konsolidasi, sangat sulit diharapkan untuk menjadi kekuatan dalam rangka menghadapi masalah-masalah yang sekarang ini berkembang. Bahkan secara struktural, banyak juga fungsionaris DPD juga tidak aktif. Ini karena mereka direkrut tanpa lalui suatu mekanisme.
“Belum berKTA lagi sudah diambil jadi pengurus partai. Dan itu justru kesalahan di DPP juga yang memberi kewenangan penuh ke Ketua DPD terpilih Murad Ismail untuk melengkapi kepengurusan. Bahkan yang dari partai lain nggak laku jadi Caleg juga direkrut. Lalu apa yang mau diharapkan?. Mereka itu bukan tokoh,” sesalnya.
Oleh sebab itu, dia meminta KSB DPC dan anggota Fraksi untuk lakukan evaluasi kritis terhadap Ketua DPD. Kalau tidak, jangan harapkan sesuatu lagi dari partai ini kedepan bisa sukses.
“Nanti masyarakat menjadi liar dari partai ini. Harus berani mengevaluasi gaya kepemimpinan Ketua DPD itu. Kenapa harus takut?. Yang ditakuti harusnya partai ini jadi liar dari masyarakat. Harus koreksi total bagi DPP juga. Sayang sekali Sekjen nggak datang, kalau nggak saya keras buat beliau. Bahwa ini sebab akibat semua,” tukasnya.
Diwaktu yang sama, senior PDI Perjuangan lainnya, Jusuf Leatemia menegaskan, tidak hadirnya Ketua DPD di momen Rakerda sebagai bentuk dirinya tidak hargai partai, sekalipun alasannya dalam koordinasi kehadiran Presiden.
“Bicara tanggal 1 September itu kan baru Presiden datang. Sedangkan DPP dari Jakarta saja bisa datang. Koq kenapa dia tidak bisa hadir minimal untuk pembukaan Rakerda, baru balik kesana (Saumlaki). Namanya kan tidak hargai partai” sesalnya.
Karena itu, bagi Leatemia, harusnya Murad tahu diri dan mundur dari Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku. “Dia sebetulnya sudah musti tahu diri dan mundur saja, dia tidak bisa lagi pimpin partai ini,” urainya.
Ketidakhadiran MI selaku Ketua DPD di Rakerda pun tambahnya, berarti dia tidak inginkan partai ini besar, maju di tahun 2024. Padahal dilain sisi, partai lain sudah punya kesiapan sangat tinggi.
“Partai punya kepentingan politik, maju kedepan untuk kontestasi Pemilu 2024. Maka kalau rasa tidak mampu lagi, mundur saja dari ketua partai. Saya yakin DPC, Ranting, anak Ranting sudah tidak terima dia tapi mereka takut ungkapkan. Berarti kemampuannya sudah diragukan,” urainya.
Sementara, Ketua DPP Bidang Koperasi dan UKM Mindo Sianipar menyatakan, kepemimpinan partai di PDI Perjuangan itu tidak tunggal tapi kolektif kolegial. Sehingga tidak masalah bila Ketua DPD tidak hadir di Rakerda.
“Yang tunggal itu hanya satu, keputusan tunggal yang diikuti seluruhnya. Yaitu keputusan ibu Ketua Umum. Karena institusinya tersendiri buat PDI Perjuangan. Ketua Umum itu institusinya tersendiri. Dia dipilih oleh Kongres. Selanjutnya kita, DPP dipilih olehnya dan dilantik di depan Kongres,” jelasnya.
“Jadi tidak apa-apa (ketidakhadiran Ketua DPD-red). Karena dianggap ada Wakil Ketua, ada Sekretaris, bisa jalan. Rakerda itu kan mensosialisasikan apa yang dihasilkan pada Rakernas lalu,” demikian Anggota Komisi IV DPR-RI itu. (MR-02)
Comment