by

Tagih Janji, Wakil Rakyat Asal Maluku “Seruduk” SKK MIGAS

AMBON,MRNews.com,- Anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Maluku periode 2019-2024 mendatangi langsung pihak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) untuk melakukan pertemuan membahas perkembangan pengelolaan Blok Masela dan menagih janji tentang Partisipasi Interest (PI) 10 Persen untuk BUMD Maluku di Kantor SKK MIGAS, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/19).

Dalam pertemuan itu, pihak SKK MIGAS dihadiri Kepala SKK MIGAS Dwi Soetjipto dan jajaran pimpinan SKK MIGAS. Sementara wakil rakyat dari Maluku yang hadir diantaranya anggota DPR-RI Hendrik Lewerissa (Gerindra), Mercy Barends (PDIP), Abdullah Tuasikal (NasDem) dan Saadiah Uluputty (PKS); Anna Latuconsina, Mirati Dewaningsih dan Novita Anakotta dari DPD-RI. Kecuali Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono yang berhalangan hadir.

Hendrik Lewerissa kepada media ini via seluler menjelaskan, dalam pertemuan itu sebagai wakil Maluku di DPR RI, dirinya meminta penjelasan pihak SKK MIGAS terkait PI 10 persen yang dijanjikan oleh pemerintah pusat kepada Maluku. Permintaan tersebut langsung direspons kepala SKK MIGAS bahwa SKK MIGAS telah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM untuk memintah arahan pemerintah pusat terkait PI 10 persen untuk Maluku.

“Tapi sampai saat ini SKK MIGAS belum memperoleh tanggapan apapun dari Menteri terkait hal itu. Itu menurut penjelasan mereka. Padahal prosesnya sudah sangat lama dan telah terjadi pergantian Menteri. Artinya belum jelas dan pemerintah pusat masih menggantung apa yang menjadi keinginan Maluku,” ungkap ketua DPD Gerindra provinsi Maluku.

Dijelaskan juga bahwa Inpex sebagai pihak kontraktor Blok Masela sudah menghabiskan dana sebesar 15 Triliun untuk proses ekplorasi (tahapan pencarian cadangan gas). Investasi Inpex di Blok Masela diperkirakan sebesar USD 19,8 Milyard Dollar Amerika Serikat atau sebesar 280 Triliun Rupiah. Kemungkinan diakuinya, proses pembangunan Blok Masela masih akan lama.

Lewerissa pun menduga lamanya pengembangan Blok Masela disebabkan dua faktor yaitu belum adanya calon pembeli tetap (off take buyer) dan masih rendahnya harga jual gas di pasar. “Yang harus disiapkan Pemerintah Daerah Maluku termasuk Pemkab KKT dan MBD adalah sumber daya manusia yang punya skill di bidang pertambangan minyak dan gas bumi serta persiapan BUMD yang dibentuk khusus untuk mengelolah PI 10 persen. Jika Pemerintah Pusat selaku pemegang kuasa pertambangan di Indonesia akhirnya memutuskan untuk memberikannya kepada Maluku,” beber HL, sapaan akrab Lewerissa.

Pada pertemuan itu juga pihaknya kata Lewerissa, mempertanyakan tentang adanya upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang juga meminta jatah PI 5 persen dari pengembangan Blok Masela. Tagal itu, kekhawatiran dan polemik pun terjadi di masyarakat Maluku.

“Kami sampaikan kepada mereka, permintaan itu telah menimbulkan polemik di Maluku karena issue PI 10 persen telah menjadi issue sensitif karena menyangkut soal hak dan harga diri orang Maluku. Prinsip kami sebagai wakil rakyat Maluku adalah apapun kebijakan Pemerintah Pusat terkait Blok Masela, tidak boleh mengurangi sedikitpun hak Maluku atas 10 persen PI di blok tersebut,” tutup mantan Lawyer itu. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed