by

Support Pemkot Soal Benteng Victoria, Latupono Minta Perhatian Kemenkeu

-Kota Ambon-296 views

JAKART,MRNews.com,- Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono meminta, agar ada solusi dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk nantinya memperhatikan masalah revitalisasi Benteng Victoria dan relokasi Markas Kodam (Makodam) XVI/Pattimura di Kota Ambon kedepan, jika anggaran yang dibutuhkan disetujui dan masuk dalam pembahasan di Kemenkeu.

Pasalnya menurut politisi Gerindra, karena anggarannya cukup besar dan akan berjalan dalam beberapa tahun anggaran, tak saja satu tahun anggaran. Maka perhatian serius pemerintah pusat untuk Kota Ambon sangat dibutuhkan. Sebab itu menyangkut asset negara.

‘’Kami mohon ada perhatian untuk nantinya melihat hal ini. Apalagi anggarannya bukan pada satu tahun anggaran saja di APBN, tapi beberapa tahun. Anggarannya pasti besar.’’ pinta Latupono saat bersam Walikota dan tim Pemerintah Kota Ambon serta pihak Kodam XVI/Pattimura sambangi DJA-Kemenkeu untuk memaparkan rencana revitalisasi Benteng Victoria dan relokasi Kodam XVI/Pattimura ke Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon.

Terkait itu, Kepala Sub Direktorat Pendidikan dan Kepemudaan DJA Kemenkeu Sudadi mengapresiasi terkait semua tahapan yang sudah dijalankan selama ini oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan tim untuk rencana itu, sangatlah bijaksana dan baik. Karena semua pihak terkait sudah didatangi dan mendapat respon positif.

‘’Semua sangat baik, karena pemangku kepentingan sudah didatangi Pemkot dan DPRD serta Kodam XVI/Pattimura. Karena niatan pemerintah dan TNI dalam hal ini Kodam XVI/Pattimura sudah sama, maka itu suatu langkah sangat baik dalam realisasi agenda penting ini,” ujar Sudadi dihadapan Walikota Ambon Richard Louhenapessy dan tim merespons paparan Walikota.

Sebaliknya, menurut Sudadi, hal ini akan bermasalah, jika dewan berjalan sendiri, pemerintah bahkan Kodam sendiri. Tapi kalau ini dan bahkan sudah diketahui KASAD maka prosesnya akan mulus dan lancar. Meski memang sampai kini belum ada usulan resmi dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait masalah ini yang diterima Kemenkeu khususnya soal anggaran.

Namun pihaknya berjanji akan segera tindaklanjuti jika sudah menjadi rencana aksi kedepan. Bahkan pihaknya meminta kalau memungkinkan, pada RPJMN kali ini, rencana ini bisa dimasukan, sehingga prosesnya akan berjalan baik, apalagi ini menyangkut pengunaan anggaran melalui APBN yang cukup besar.

‘’Usulan ini harus diperjuangkan masuk RPJMN, supaya progressnya baik dan terkawal dari tahun ke tahun. Jika masuk RPJMN, maka otomatis akan masuk pula pada proyek strategis nasional dan tentu diprioritaskan dalam APBN,” harapnya di kantor Kemenkeu, Rabu (19/2/2020).

“Kami siap mengantisipasi usulan dari Ambon ini, sehingga ketika masuk dalam pembahasan anggaran, sudah ada langah lain terkait dampak fiscal yang akan ditimbulkan,’’ sambung Karyono, staf pada bagian anggaran Kemenkeu yang membidangi keuangan Kemenhan dan TNI.

Pihaknya juga meminta agar Pemkot Ambon dan DPRD serta Kodam dapat melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu agar diperoleh informasi jelas dan detail terkait tata cara pemindahtanganan BMN dalam bentuk tukar menukar asset pemerintah pusat kepada Pemda, dan juga kordinasi lanjutan dengan Kemenhan RI atas rencana tersebut. (MR-02/MC)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed