Stakeholder Diajak Bergerak Bersama Akhiri KTP & Anak

AMBON,MRNews.com,- Memperingati hari perempuan internasional atau internasional womens day (IWD) tahun 2019, Yayasan Arika Mahina dan Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) mengajak semua stakeholder termasuk pemerintah untuk bergerak bersama mengakhiri kekerasan terhadap perempuan (KTP). “Kampanye dalam rangka IWD ini untuk menggalang gerakan solidaritas dan jejaring guna mengakhiri KTP,” ujar Direktur Yayasan Arika Mahina, Ina Soselisa.

Hal itu terwujud dalam kampanye lewat diskusi publik yang melibatkan perwakilan perempuan se-kota Ambon, dengan menghadirkan narasumber dari kepala unit (Kanit) perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Bripka Orpha Jambormias dan Direktur Yayasan GASIRA, Lies Marantika di Kantor Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kamis (21/3/19).

Asisten I Sekretariat Kota (Setkot) Ambon, Mien Tupamahu saat membuka kegiatan tersebut memberi mengapresiasi Arika Mahina dan BaKTI karena bernilai penting dan strategis bagi kemajuan perempuan Indonesia di kota Ambon. Pasalnya, keberadaan perempuan di Indonesia maupun di provinsi Maluku dan kota Ambon tentu masih memerlukan perhatian dari berbagai kalangan baik pemerintah, lembaga-lembaga sosial, keagamaan dan kemasyarakatan yang mempunyai kepedulian terhadap perempuan dengan berbagai problematikanya.

Karena itu, kata Tupamahu, Pemkot Ambon lewat dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan masyarakat desa (DP3AMD) juga lewat tim penggerak PKK serta pemangku kepentingan lainnya terus berupaya mengimplementasi program three ends. Dimana program ini bertujuan mengakhiri tiga permasalahan yaitu end violence againts women and children (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak), end human trafficking (akhiri perdagangan manusia) dan end barriers to economic justice (akhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan).

“Program three ends lahir dari keprihatinan atas maraknya diskriminasi dan ketidakadilan yang terjadi pada kaum perempuan dan anak, padahal negara telah menjamin kesejahteraan tiap warga negara termasuk perlindungan terhadap anak dan perempuan. Kegiatan ini bertujuan menggalangan gerakan solidaritas dan jejaring guna mengakhiri KTP dan anak. Kampanye ini terus dilakukan di kota Ambon sebagai media sosialisasi untuk memperluas informasi mengenai three ends kepada masyarakat dan menciptakan berbagai inovasi sosial,” ujarnya saat mewakili Walikota Ambon, Richard Louhenapessy.

Pemkot tambah Tupamahu, mendukung sepenuhnya dan bertanggungjawab mensukseskan kampanye ini serta selalu berperan aktif dalam kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk dalam memberikan akses dan kesempatan yang sama dalam ekonomi bagi perempuan untuk mandiri dan berdaya. Karenanya penting mengajak semua stakeholder di kota Ambon saling menopang untuk suksesnya pogram three ends di kota Ambon. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *