by

Soroti Pimpinan DPRD & Pansus, Fraksi PKB Bakal Minta Pertanggungjawaban

-Politik-245 views

AMBON,MRNews.com,- Keberangkatan pimpinan DPRD dan panitia khusus (Pansus) COVID-19 yang kabarnya melakukan “studi tiru” ke Tangerang Selatan Provinsi Banten ditengah pandemi dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuai sorotan tajam dari internalnya sendiri.

Adalah fraksi partai kebangkitan bangsa (PKB) yang mengkritik kebijakan “aneh” itu. Ketua fraksi PKB Ary Sahertian memastikan, sekembalinya para pimpinan DPRD dan Pansus COVID-19 ke Ambon nanti, pihaknya bakal mintai pertanggungjawaban.

“Kita kritisi keras. Saya sudah sampaikan ke anggota fraksi, kita juga akan melihat dan tanya itu setelah teman-teman pulang dari Jakarta. Konsekuensi kita bekerja adalah bekerja bagi rakyat. Soal pengabdian menjadi hal sangat urgensi,” terangnya di DPRD, Rabu (15/7).

Pasalnya, kata Ary yang juga anggota Pansus, dirinya sempat bertanya ke pimpinan Pansus soal proses keberangkatan dalam kondisi pandemi. Tapi pimpinan Pansus menjawab kepadanya dan beberapa anggota Pansus, tidak ada informasi keberangkatan.

“Nyatanya setelah pagi kita datang, ada yang berangkat. Teman-teman Pansus lain banyak tidak berangkat. Saya tidak tahu itu pimpinan DPRD dan pimpinan Pansus saja kah, dan dalam kepentingan apa. Tetapi konsekuensi tugas kita itu mestinya kolektif kolegial,” tanya dia.

“Kita bagian dari Pansus yang bertanggungjawab bagi lembaga ini dan rakyat. Dan kalau kemudian ada konsekuensi keberangkatan yang pada sebagian besar anggota Pansus seng tahu, ini juga hal yang tidak benar,” sesal anggota DPRD dua periode dapil Nusaniwe.

Memang, soal keberangkatan apapun, adalah kebijakan dan tanggungjawab pimpinan DPRD yang menentukan. Tapi dalam tugas kolektif kolegial, mesti diinformasikan.

“Soal siapa berangkat dan tidak, tidak masalah. Tapi minimal kita harus tahu urgensi, tujuannya apa,” imbuhnya.

Karena tak jelas urgensi keberangkatan pimpinan DPRD dan Pansus COVID-19 itu, pihaknya tetap nanti akan meminta mereka mempertanggungjawabkan sehingga jelas dan masyarakat juga tahu.

“Dan memang kita tetap akan tanya. Saya dari fraksi PKB akan mempertanyakan itu. Awal saya bilang, Pansus ini cuma untuk mempermudah rentan kendali pengawasan DPRD pada pemerintah soal COVID-19 untuk bekerja bersama. Tapi secara kolektif kita punya tugas melekat sesuai aturan. UU menjamin kita dalam tugas pengawasan,” tutupnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed