Siswa & Sekolah Wajib Ikut Sistem Zonasi PPDB

AMBON,MRNews.com,- Siswa/siswi yang baru lulus SD dan SMP se-Indonesia termasuk kota Ambon serta setiap sekolah, wajib mengikuti sistem zonasi yang telah diatur oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayan (Kemendikbud) RI dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020. Bahkan, diupayakan semua anak mendapat sekolah tanpa kecuali meski diberlakukan sistem zonasi atau area.

Kepala Dinas Pendidikan kota Ambon, Fahmi Salatalohy menegaskan, untuk semua sekolah harus terisi anak secara berimbang. Artinya, tidak boleh ada anak yang karena persoalan sistem zonasi lalu tidak bersekolah. Sebab aturan sekarang, dengan penerimaan PPDB, mekanismenya zonasi 90 persen, 5 persen siswa berprestasi dan 5 persen siswa tidak mampu atau ekonomi lemah. Dimana nanti direkrut semua dan diusahakan sampai siswa yang lulus harus masuk sekolah sesuai sistem yang telah diatur.

“Kalau ada sekolah yang tidak menerapkan sistem zonasi atau masih pakai acak, tidak diperbolehkan. Ada monitoring dan itu wajib. Jadi kalau misalnya siswa dari SD Waai, masuk ke SMP di Ambon, tidak bisa, harus di sekolah terdekat misalnya SMP Suli, SMP di Liang atau Tulehu. Kecuali ada perpindahan orang tua karena tugas. Itu baru bisa. Lulus di Kudamati, tidak bisa ke Batumerah. Tetap plot di seputaran itu,” tukas Fahmi kepada awak media di MCM, Sabtu (15/6/19).

Dalam proses PPDB berkenan penegasan sistem zonasi, dijelaskan Fahmi, mekanismenya akan dibuktikan dengan KTP orang tua dan kartu keluarga (KK). Sehingga jelas datanya dan zonasi sesuai alamat. Karena itu, harus diakui sistem ini bagus untuk sekolah-sekolah yang memang dulu tidak ada peminatnya karena pertimbangan favorit dan tidak. Dengan begitu, sekolah itu dipasok atau wajib siswa masuk. Maka sendirinya ada pemerataan siswa di tiap-tiap sekolah dan diupayakan tidak terjadi penumpukan siswa di satu sekolah.

Sisi baik dan positif dari sistem ini juga tambahnya, ketika ada pemerataan siswa maka dengan sendirinya juga terjadi pembauran diantara anak-anak atau siswa Muslim dengan Kristen maupun sebaliknya. Sehingga bisa saling mengenal dan ada rasa saling menghormati satu dengan lainnya sejak dini. Agar juga pengkondisian sekolah pasca konflik berbasis komunitas atau agama bisa terminimalisir.

“Kami usahakan tidak terjadi penumpukan siswa pada satu sekolah. Sebab siswa bersekolah sesuai radius area terdekat tempat tinggalnya, dibuktikan dengan KTP dan KK. Kalau lihat pemetaan zonasi sekarang, Batu Merah bisa sekolah di SMP Negeri 1, Karpan. Ini yang jadi masalah sekarang, tapi tetap diberlakukan. Sebab selama ini siswa/siswi Batumerah tidak pernah sekolah di Karpan, tidak pernah. Sekarang kita memberlakukan zonasi, supaya mereka harus sekolah di Karpan,” kunci Fahmi. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *