Sikapi Kasus Pengeroyokan, Bawaslu & SPHP Maluku Keluarkan Seruan

AMBON,MRNews.com,- Menyikapi kasus pengeroyokan yang dialami BY (33), pengawas Pemilu Desa Lorwembun, Senin (25/2/19) pukul 20.30 Wit di Desa Lorwembun, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau sebelumnya Kabupaten Maluku Tenggara Barat oleh Maria Rumajak dan Elisabet Bomaris, isteri dan anak dari calon anggota DPRD MTB, Seprianus Bomaris, merupakan tersangka dugaan tindak pidana Pemilu, dimana kasus itu diduga terkait dengan dugaan tindak pidana Pemulu yang dilakukan Seprianus, maka Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, Pengawas Pemilu dan Solidaritas Penegakan Hak Perempuan (SPHP) Maluku mengeluarkan 12 seruan.

Dalam pernyataan kepada media masa di kantor Bawaslu Maluku, Karang Panjang, Selasa (26/2/19), Koordinator Divisi (Kordiv) Penyelesaian Sengketa Bawaslu Maluku, Astuti Usman Marasabessy menjelaskan 12 sikap tersebut diantaranya, pertama, mengecam keras aksi pengeroyokan atau tindakan premanisme terhadap korban BY, oleh para pelaku secara membabibuta tersebut yang merupakan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Tindakan itu juga merupakan tindakan pelanggaran yang melanggar hak atas hidup, hak atas rasa aman sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Kedua, tindakan pengeroyokan atau premanisme yang dilakukan oleh keluarga Seprianus Bomaris (tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemilu) yang sementara diproses oleh sentra Gakkumdu MTB adalah upaya sistematis untuk melemahkan penegakkan hukum Pemilu dan upaya menghalang-halangi penegakan keadilan Pemilu serta menciderai harkat martabat lembaga pengawas Pemilu. Ketiga, Bawaslu Maluku dan pengawas Pemilu serta SPHP Maluku menghimbau seluruh pihak untuk mengentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun dan negara wajib melindungi hak-hak perempuan.

“Keempat, mendesak kepolisian daerah (Polda) Maluku dalam hal ini Polres MTB untuk menindak tegas oknum pengeroyokan serta mengedepankan prinsip integritas yang jujur, adil, profesional dan menggunakan hati nurani berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam menegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Kelima, kita mendesak dan meminta Polres MTB untuk mengusut tuntas aktor-aktor dibalik perbuatan ini, karena patut diduga sebagai aksi melemahkan penegakkan hukum Pemilu,” tandas Astuti yang didampingi tiga komisioner Bawaslu Maluku lainnya.

Sekretaris Fatayat NU Maluku, Hilda Rolobessy melanjutkan, poin keenam Bawaslu, pengawas Pemilu dan SPHP Maluku mendesak Komnas HAM RI perwakilan Maluku melakukan investigas dan monitoring terhadap kasus ini. Ketujuh, meminta lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kasus ini.

“Delapan, kami mengajak seluruh masyarakat sipil untuk bekerjasam melawan segala bentuk kekerasan kemanusiaan termasuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan kejahatan luar biasa dan kejahatan kemanusiaan. Serta sembilan, meminta dukungan Komnas Perempuan nasional terhadap kasus ini,” tegasnya.

Poin sepuluh, dijelaskan perwakilan P2TP2A Maluku, Ade Ohello, mendesak agar korban dan pihak terkait secara update dan berkala mendapat laporan perkembangan penyidikan perkara. Sebelas, meminta dukungan penuh dari Kemenkum HAM terhadap kelanjutan proses perkara.

“Terakhir, apresiasi bagi Bawaslu Maluku bahwa, proses ini akan menjadi pembelajaran positif bagi penyelenggara agar konsisten dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu, perempuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sama haknya dengan yang lain, menghentikan segala bentuk kekerasan bagi perempuan di ranah publik, gerakan masyarakat sipil akan konsisten dalam mengawal seluruh proses ini sampai tuntas dan memberikan rasa adil bagi perempuan yang bekerja di ranah publik,” tutup Habiba Tomia dari Kohati Badko HMI Maluku.

Selain komisioner Bawaslu Maluku dan beberapa unsur tersebut, turut menyatakan seruan dari BKMT diwakili Suhartini, Othe Patty/Laisina dari Yayasan Peduli Inayoma Maluku, Muslimat Alwashliyah diwakili Nureni Soo, Kohati Ambon Nursum Tuankota, Fatayat NU Ambon Hadijah Erik, Komnas HAM Maluku Linda Holle, Yayasan Walang Perempuan Maluku Daniella Loupatty dan Yayasan Arika Mahina Maluku Ina Soselissa. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *