by

Sidak ke SPBU, DPRD Temukan Sejumlah Kejanggalan

-Parlemen-290 views

AMBON,MRNews.com,- Dalam on the spot langsung oleh komisi II DPRD kota Ambon pada tiga SPBU sebagai sampel yakni SPBU Passo Arbes kategori SPBU skala besar, SPBU Soabali dan SPBU Kebun Cengkeh, serta kecil di SPBU Galala dan Wayame, Selasa (10/12). Dari tiga SPBU besar, informasi lapangan yang ditemukan komisi ada sejumlah kejanggalan dan masalah yang butuh perhatian dan jawaban pasti khususnya dari Pertamina, sebagai penyuplai BBM.

Masalah tersebut kata ketua komisi II DPRD kota Ambon Jafri Taihutu, yakni ketika Presiden Jokowi mau datang ke kota Ambon, maka masing-masing SPBU dengan seluruh BBM-nya dibagi 20 kilo liter (KL). Tapi setelah Jokowi pulang, BBM turun menjadi 10 KL. Kedua, dari aspek tata dan proses penjualan, kalau yang tidak berprestasi menjual 10 Pertamax maka akan diblok untuk mendapatkan kuota bensin hanya 1 truk per hari.

“Ini dialami SPBU Galala dan yang lain dan mesti diluruskan. Karena sampai saat ini kami checking di Pemkot Ambon, tidak ada data berapa jumlah kebutuhan KL atau barrel BBM untuk kota Ambon secara keseluruhan. Lalu juga mesti disampaikan namanya BBM bersubsidi jumlah KL atau barrel berapa banyak. Karena yang disubsidi sebetulnya milik masyarakat, ada pada solar, bensin. Harus disampaikan, sama dengan beras Raskin,” tukasnya kepada awak media di DPRD kota Ambon, Selasa (10/12/19).

Fenomena ketika pihaknya melihat di SPBU Wayame, Lateri, dan Galala, disangka SPBU tidak bisa membayar di PLN untuk minyak yang dialokasi untuk ke SPBU, padahal tidak. Hanya soal mereka tidak berprestasi menjual Pertamax lantas alokasi Bensin turun dan bensin ada pada jam-jam tertentu. Padahal dari aspek pemasaran, masyarakat itu yang mau beli hanya minyak tanah, solar terbanyak untuk angkot.

“Atas dasar itu, komisi jelang NataRu ini ingin memastikan hal yang terjadi sekarang di Ambon ini tidak terjadi saat hari raya. Sebab dampak dari kebijakan pertamina ini khan kemacetan. jam-jam sibuk, jalan di depan hotel santika macet, pasti. Di Soabali pun demikian, Passo Arbes lokasinya besar jadi kurang,” jelas politisi PDI Perjuangan.

Kemudian orang tidak nyaman jelang Natal dan Tahun Baru. Sebab bayangkan, mobil angkot terlambat mendapatkan bensin dan beli Pertalite pasti resikonya uang angkot tidak dikembalikan. “Karena itu kami minta keseriusan Pertamina,” tegasnya.

Asumsinya memang lanjut Jafri, bisa diarahkan ketika Pertamax laku maka reward dari Pertamina adalah tambah bensin. Itu berarti, mungkin saja Pertamina Ambon ingin mengukir prestasi bahwa mereka ingin angka penjualan Pertamax di Ambon meningkat. Lalu korbannya adalah masyarakat kecil.

“Jangan karena bensin kurang lalu terjadi penimbunan, maka bensin naik lalu yang namanya Ambon, Lease dan sekitarnya bahkan Maluku secara umum lalu cost transportasi itu tinggi. Ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan dari proses itu. Karenanya kami kira besok harus Pertamina jujur dan terbuka soal semua kebijakan yang dilakukan, biar masyarakat juga tahu. Jangan sampai ini cuma keputusan Pertamina cabang Ambon semata,” ingatnya.

Kemungkinan adanya indikasi Pertamina sengaja bermain dan lakukan penimbunan, Jafri tidak berani menarik kesimpulan ke arah itu. Tapi data lapangan seperti yang dijelaskan sesuai temuan.

“Silahkan teman-teman berkesimpulan sendiri. Sebab itu data lapangan saat kunjungan, yang dikatakan pihak SPBU. Maka ini yang perlu kami sterilkan agar yang namanya jelang Natal dan Tahun Baru masyarakat jangan dirisaukan, dibingungkan soal-soal seperti demikian. Itu baru namanya bensin dan solar. Kalau tidak dibijaki, disiasati secara baik dan merembet ke minyak tanah, bisa kacau,” tutupnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed