by

Senior PDIP Minta Kejadian “Surat Sakti” Gubernur Tak Terulang

AMBON,MRNews.com,- Politisi senior PDI Perjuangan Everd Kermite meminta kejadian surat “sakti” rekomendasi yang dikeluarkan Gubernur Maluku Murad Ismail kepada salah satu dosen UKIM untuk suksesi pemilihan Rektor agar tidak terulang kedua kalinya.

“Tidak boleh lagi terjadi. Sebagai senior PDI Perjuangan, partai dimana Gubernur juga melekat ketua DPD PDI Perjuangan bernaung, saya minta kejadian itu yang terakhir,” tegas Kermite kepada media ini di Ambon, Rabu (11/8).

Dikatakan, apa yang sudah disuarakan UKIM maupun tokoh-tokoh Kristen di Maluku itu sudah bisa jadi bahan koreksi bagi pemerintah daerah agar betul-betul menghargai otonomisasi perguruan tinggi apalagi UKIM itu perguruan tinggi swasta.

“Pemerintah tidak boleh masuk terlalu dalam untuk persoalan perguruan tinggi. Sebab ujuk-ujuknya akan dinilai intervensi, meski dibantah. Sebab perguruan tinggi punya otonomisasi apalagi kampus swasta seperti UKIM,” ingat mantan anggota DPRD Maluku itu.

Sebabnya, kata dia, wajar publik bereaksi atas sebuah kebijakan yang keliru. Karena bila dibiarkan dan tidak dikoreksi maupun dikritisi, bisa saja kedepan dalam suksesi pemilihan Rektor di perguruan tinggi manapun, hal demikian akan terjadi.

“Ini jadi warning terakhir, tidak boleh ada lagi rekomendasi semacam itu kedepan dalam proses di perguruan tinggi. Pemerintah dan lembaga perguruan tinggi harus bersinergi untuk memajukan dunia pendidikan, tapi tidak dengan cara demikian,” pesannya.

Dalam kapasitas sebagai senior PDI Perjuangan, Kermite lantas meminta pengurus DPD PDI Perjuangan Maluku untuk memberi koreksi dan masukkan kepada ketua DPD agar apa yang dilakukan ke UKIM tidak terjadi lagi kedepannya.

“Pengurus DPD PDI Perjuangan tolong lah berikan advice ke beliau. Supaya jangan terulang lagi kejadian seperti itu. Sebab saya tanpa bilang, masyarakat akan menilai dan antipati ke pemerintah. Dan dalam kapasitas Gubernur tapi melekat juga ketua DPD,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, surat rekomendasi bernomor 424/2364 dari Gubernur Maluku tertanggal 22 Juli 2021 yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Perguruan Tinggi (Yaperti) Gereja Protestan Maluku (GPM) terpublis secara luas di publik.

Dalam surat itu, Gubernur merekomendasikan kepada Ketua Yaperti GPM kiranya berkenan memberikan hak suaranya kepada Dr. DrsJosephus Noya, MSi untuk menjadi Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku periode 2021–2025 dengan berbagai pertimbangan.

Tagal surat itu, mahasiswa UKIM berdemo didepan kantor Gubernur, Selasa (10/8).
Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nataniel Orno menemui mereka dan meminta maaf kepada masyarakat terutama Civitas Akademik UKIM terkait rekomendasi itu.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, dan Gubernur, saya meminta maaf terkait surat tersebut. Surat rekomendasi itu keluar karena mungkin saja yang bersangkutan datang untuk minta,” paparnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed