by

Senin, DPRD Rencanakan Paripurna Penyerahan Ranperda

-Parlemen-282 views

AMBON,MRNews.com,- DPRD Kota Ambon direncanakan melakukan sidang paripurna penyerahan rancangan peraturan daerah (Ranperda), Senin (11/2/19) mendatang. Kepastian ini didapat setelah bagian hukum pemerintah kota (Pemkot) Ambon telah memasukan draft Ranperda yang akan diparipurnakan. Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD, James Maatita kepada awak media di Balai Rakyat Belakang Soya, Kamis (7/2/19).

“Sudah dimasukan. Apa saja draft Ranperda silahkan bisa tanya ke ketua BPP. Tapi yang pasti, kita rencanakan kalau tidak Jumat besok atau Senin pekan depan untuk sidang paripurna penyerahan Ranperda. Segera lah,” ujar Maatita.

Meski begitu, diakui Maatita, pihaknya melalui sekretaris DPRD dan ketua badan pembuat Perda (BPP) masih terus berkomunikasi dengan Pemkot Ambon dalam hal ini Sekretaris Kota, guna menyesuaikan waktu yang pas dengan agenda Pemkot terutama Walikota dan Wakil Walikota. Karena ditakutkan, ketika DPRD telah merencanakan waktunya tetapi ada agenda mendadak yang wajib diikuti Walikota-Wakil Walikota. Padahal paripurna ini juga wajib dihadiri keduanya sebagai bentuk sinergitas.

“Masih kita komunikasi dengan Pemkot, lewat pa Sekot untuk menyesuaikan waktu dari pemerintah dalam hal ini saudara Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga tidak bertabrakan dengan agenda lain yang sudah dirancang jauh hari. Kemungkinan bergeser maju atau mundur untuk jadwal paripurna bisa saja terjadi, tergantung hasil komunikasi dan kesepakatan waktu,” terang Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Ambon itu.

Di tempat yang sama, Ketua BPP DPRD Kota Ambon, Jhoni Wattimena mengaku, bagian hukum Pemkot telah memasukan 8 draft Ranperda ke DPRD yang nantinya akan dilakukan penyerahan secara resmi lewat paripurna, guna selanjutnya dibahas bersama pada masa sidang I tahun 2019 oleh Pansus dan SKPD terkait yang mengusulkan.

Sekadar diketahui, diantara 8 Ranperda ada 6 yang sudah dipastikan diserahkan Pemkot ke DPRD yakni Ranperda tentang perubahan tarif retribusi tempat pelelangan ikan dari dinas perikanan dan kelautan, Ranperda perubahan tentang tarif retribusi TERA-TERA ulang dari Disperindag, kemudian Ranperda kawasan tanpa rokok (KTR) dari dinas kesehatan, Ranperda tentang perubahan Perda tentang pembentukan PDAM, merupakan usulan Bagian Hukum. Kemudian Ranperda tentang kota kreatif berbasis musik dari dinas pariwisata dan Ranperda tentang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) usulan Satpol PP. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed