by

Sengketa Wilayah SBB & Malteng Rugikan Warga Samasuru, Jodis: Permainan Sekelompok Orang

AMBON,MRNews.com,- Masyarakat Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih yang berada di perbatasan Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat (SBB) sampai saat ini dirugikan karena kesulitan dalam aspek pengurusan administrasi kependudukan.

Kerugian itu akibat sengketa perebutan wilayah perbatasan antara Kabupaten Malteng dan SBB yang berawal ketika SBB memutuskan pisah diri dari Kabupaten Malteng sekitar 13 tahun lalu, hingga kini tak kunjung tuntas.

Anggota komisi I DPRD SBB Jodis Rumahsoal menegaskan, persoalan sengketa batas wilayah SBB dan Maluku Tengah diduga merupakan permainan yang dilakukan oleh sekelompok orang demi kepentingan pribadi, dengan mengorbankan masyarakat.

“Secara administratif baik itu KTP, pendidikan sudah dikembalikan ke SBB. Merujuk Undang-undang nomor 40 adalah yang tertinggi. Jadi teritorial dan kontinental wilayah SBB sudah jelas dan tidak ada masalah, sebab wilayah batas kita sudah ada dasar hukum (UU 40/2003),” terangnya.

Dia menjelaskan, secara teritorial berdasarkan Undang-undang No 40 tahun 2003, yang menetapkan batas wilayah kabupaten SBB dan Maluku Tengah, ada di Kali Mala (kawasan sekitar perbatasan). Karena itu persoalan yang terjadi di Samasuru dan Elpaputih sudah selesai.

“Kebetulan saya di komisi I, kita sudah pastikan di Kementerian Dalam Negeri atas putusan atau Permendagri atau keputusan lainnya yang berkaitan dengan batas wilayah. Dan sudah final,” ungkap politisi PDI Perjuangan kepada media ini di Ambon, Rabu (1/9).

Karena itu hak-hak yang namanya pendidikan (khusus SD dan SMP) dan sosial yang ada di SBB dikawasan tersebut, telah dikembalikan ke Maluku Tengah. Hanya saja, untuk SMA/SMK dan klasis itu klasifikasinya ada di Provinsi.

Dia juga menyarankan, kepada Sinode GPM Maluku untuk segera memekarkan klasis Teluk Elpaputih karena dianggap sebagai bagian dari implikasi, kepada pelayanan keamanan.

“Kemudian Kepolisian juga harus memekarkan Polsek baru di kecamatan Teluk Elpaputih, supaya menjaga sektor koordinasi, biar intens antara Maluku Tengah maupun SBB,” ungkapnya.

Terpisah, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno ikut menyoroti sengketa wilayah kedua Kabupaten tersebut. Pasalnya, tagal pemekaran Kabupaten SBB dari Maluku Tengah dan perebutan batas wilayah, maka yang jadi korban ialah Samasuru.

“Samasuru tidak terdaftar sebagai desa di kabupaten Maluku Tengah dan SBB, bahkan di Provinsi. Samasuru ini kalau masyarakatnya mau sekolah atau masuk pemerintahan, mereka harus pergi minta KTP di desa lain, seakan-akan mereka tinggal disitu,” ungkap Barnabas.

Tidak hanya itu, Barnabas mengaku, dampak lain dari sengketa wilayah perbatasan tersebut juga dirasakan pada sektor pendidikan di Samasuru. “Ini harus segera diselesaikan,” tegasnya.

“Jadi sekolah semua di sana, sudah tidak terurus sudah hampir lebih dari 10 tahun. Karena, baik dana pemerintah pusat, pemkab, pemerintah provinsi, tidak pernah melihat Samasuru,” paparnya.

“Setelah melihat hal itu, kita (Pemprov) langsung tindaklanjuti, lewat karo hukum dan pemerintahan, kita minta dua kabupaten segera diselesaikan sengketa batas wilayah,” ungkapnya.

“Saya juga himbau ketua komisi terkait di DPRD Provinsi dan kabupaten, untuk bagaimana hal ini diperjuangkan. Masyarakat suku terasing saja kita rangkul masuk NKRI, jadi penduduk Indonesia yang ber-KTP, masa Samasuru tidak, ” terangnya.

Ditambahkan Barnabas, Samasuru bukan merupakan desa biasa di Maluku melainkan salah satu Desa adat. Sebab, peletakan batu pertama Kota Masohi, lanjut dia, batunya diambil dari Samasuru.

“Jadi Samasuru itu waktu Bung Karno (Soekarno) meletakkan batu pertama, dulu Kota Masohi namanya melati, dirubah menjadi Masohi. Batu dan air yang di taruh di situ dari Samasuru, diambil dari Tala lalu ditaruh disitu. Dan Samasuru itu desa adat bukan desa biasa, “tandasnya.

Jodis melanjutkan, terkait arahan Wagub Orno itu, dirinya akan tindakalanjuti kepada Pemerintah Kabupaten dan pimpinan DPRD SBB.

“Saya di Komisi I dan menangani soal pemerintahan dan pelayanan publik, maka ini akan saya beritahu ke teman-teman komisi, serta Pemkab, untuk bisa ditindaklanjuti,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed