by

Sengketa Tanah di Tawiri Diseriusi, Walikota Bakal Mediasi Semua Pihak

AMBON,MRNews.com,- Masalah sengketa batas lahan antara TNI Angkatan Udara (AU) dengan warga negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon sampai hari ini belum temukan titik terang. Saling klaim kepemilikan masih terjadi sejak 2006.

Sebab itu, Walikota Ambon Richard Louhenapessy sebagai pemimpin di daerah memastikan akan memfasilitasi semua pihak diantaranya pihak TNI AU, Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Maluku dan Kota Ambon, pemerintah dan warga negeri Tawiri serta Komisi I DPRD Kota Ambon untuk mencari solusi.

“Dalam waktu dekat saya akan fasilitasi pertemuan antara TNI-AU, BPN Maluku & Kota, bersama masyarakat. Juga kita undang komisi I DPRD agar bisa duduk bersama melihat masalah ini,” ungkapnya usai pertemuan dengan pihak TNI-AU dan BPN Ambon di ruang kerjanya, Selasa (30/11).

Menurut Louhenapessy, pihaknya perlu mendengar juga dari TNI-AU dan BPN, setelah beberapa waktu lalu lebih dahulu telah mendengar paparan dan aspirasi dari perwakilan masyarakat Tawiri.

Dalam pertemuan itu, lanjutnya, Danlanud Pattimura Kol.Pnb. Andreas Dhewo telah mempresentasikan seluruh bukti yang dimiliki menyangkut batas tanah negara yang dikuasai TNI-AU. Mereka pun akui Dhewo tidak bermaksud mengambil lahan diluar batas tanah yang mereka tempati.

“TNI-AU berhasrat dudukan batas lahan sesuai kemilikan mereka secara normatif. Tidak bermaksud untuk menggusur warga negeri Tawiri,” jelas Walikota dua periode itu mengutip ucapan Danlanud.

Sementara dari pihak BPN sambungnya, yang menjadi kewenangan mereka adalah tanah dengan luas hingga 10 hektar. Jika diatas 10 hektar menjadi kewenangan BPN Maluku.

“Jadi karena tanah negara yang dikuasai TNI-AU secara riil luasnya 209 hektar maka otomatis itu menjadi kewenangan BPN Maluku,” terangnya.

Untuk itu Walikota tegaskan, inti upaya mediasi dan pertemuan dengan warga Tawiri maupun TNI AU dan BPN agar mendudukan permasalahan batas lahan secara proporsional, dengan mengedepankan semangat penegakan hukum.

“Dalam waktu dekat, kita akan lihat waktu yang pas agar bisa undang semua pihak, untuk dudukan dia dan bicarakan secara terbuka. Sehingga tidak ada kecurigaan,” beber mantan ketua DPRD Maluku itu.

Walikota berharap semua pihak dapat menahan diri, dan mewaspadai oknum tidak bertanggungjawab yang menjadi provokator dengan berusaha membenturkan TNI dengan rakyat.

“Masing- masing pihak berusaha memformalkan seluruh batas tanah itu sesuai dengan kepemilikan masing-masing. Kalau misalnya ada yang tidak sepakat silahkan saja ke pengadilan,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed