AMBON,MRNews,com.- Jelang Pemberlakuan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon, Tim II Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan Covid-19 DPRD Provinsi Maluku yang membawahi ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial (JPS), on the spot ke sejumlah distributor, Jumat (19/6).
Saat melakukan on the spot, tim II didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Elvis Pattiselanno.
“Kita memonitoring dan evaluasi bantuan JPS, yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), padat karya tunai, kartu sembako, kartu prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan subsidi listrik. Kita juga memonitoring ketersediaan sembako, dan kemudian berkoordinasi dengan dinas terkait. Untuk Dinas Sosial Provinsi Maluku itu ada tiga program, yakni PKH, Program Sembako Gratis, dan beras bersubsidi. Untuk itu, kita melakukan on the spot hari ini,” jelas Ketua Tim Asis Sangkala .
Selama ini, kata Asis, seluruh Anggota DPRD Provinsi Maluku selalu mempermasalahkan soal data penerima jaring pengaman sosial tersebut.
Dikatakan, masalah utama yang kemudian akan segera dievakuasi adalah, soal data penerima. Untuk itu, pihaknya telah berdiskusi, dan memang masalahnya adalah, lemahnya beberapa kabupaten/kota dalam memverifikasi dan mengupdate data mereka, khususnya pada Bank Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (BDTKS)
Sementara itu, Pattiselano menegaskan jika persediaan kebutuhan masyarakat aman jika diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala (PSBB) di Kota Ambon.
“Masyarakat tidak usah kuatir karena stok sembako yang ada di distributor mencukupi ” urai Pattiselano. (MR-01)
Comment