by

Sejumlah Persoalan Disoroti DPRD Ambon ke Kemendikbud

JAKARTA,MRNews.com,- Sejumlah persoalan bidang pendidikan di kota Ambon khususnya mendapat perhatian dan sorotan komisi II DPRD kota Ambon ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat melakukan kunjungan kerja. Diantaranya permintaan tambahan dana alokasi khusus (DAK), sebab DAK yang didapat kota Ambon selama ini dipandang sedikit dan belum cukup apalagi untuk memperbaiki sejumlah kerusakan sarana dan infrastruktur pendidikan akibat gempa.

Selain penambahan DAK, komisi juga menyoroti akreditasi sekolah, sistem zonasi, tenaga honor dan seleksi CPNS, hingga pembentukan tim untuk mengontrol usulan pembangunan infrastruktur pendidikan yang diusulkan ke Kemendikbud, serta meminta data peruntukan DAK yang selama ini telah diusulkan pemerintah kota Ambon, agar dapat ditindaklanjuti peruntukan DAK sesuai fungsi pengawasan dan anggaran yang melekat pada DPRD.

“Akibat gempa yang melanda Ambon, banyak sekolah mengalami kerusakan. Maka kami minta Kemendikbud agar ada perlakuan anggaran prioritas bagi kota Ambon. Dari DAK 18 miliar, mungkin bisa ditambahkan sedikit. Karena saat kunjungan pak Presiden dan BNPB, ada 4 sekolah dapat bantuan. Tapi untuk lainnya tidak bisa kita penuhi dengan APBD kita yang terbatas,” tandas koordinator komisi II DPRD kota Ambon Gerald Mailoa di Jakarta usai kunjungan, Jumat (8/11/19).

Catatan lain yang harus ditindaklanjuti Kemendikbud kata Mailoa yakni bantuan sarana prasarana sekolah yang dianggap tidak merata. Pasalnya masih banyak sekolah belum tersentuh DAK dari pemerintah pusat. Sebab kadang usulan permintaan perbaikan sarana dan infrastruktur hanya untuk sekolah tertentu, lantaran ada kedekatan khusus antara pihak sekolah dengan oknum pada Dinas Pendidikan. Maka kedepan perlu ada pengawasan lapangan untuk memastikan apakah usulan yang disampaikan benar-benar sesuai atau tidak.

“Mesti menjadi catatan pemerintah yaitu harus ada schedule pembangunan sarana dan prasarana, berakhirnya kapan. Ada lokasi-lokasi pertumbuhan penduduknya signifikan tapi pembangunan infrastrukturnya terlambat. Banyak belum tersentuh, bahkan masih ada sekolah yang lantainya masih tanah. Dan kita butuh data tahun 2014-2019 terkait peruntukan bantuan DAK untuk Pemkot Ambon. Sehingga kita bisa mengawasi, dan itu akan diberikan” tukas ketua DPC PDIP kota Ambon.

Terpisah, Kepala Seksi Sarana dan Prasaran (Saspras) Kemendikbud RI, Bambang Hadi Waluyo mengaku, untuk tahun 2018-2019, kota Ambon sudah mendapatkan DAK dari pemerintah pusat melalui Kemendikbud sebesar Rp 18 miliar, yang jika dihitung sejak tahun 2003-2019 Ambon sudah mendapat DAK senilai Rp 128 miliar. Namun, sesuai Peraturan Presiden nomor 43 tahun 2019, seluruh anggaran pembangunan maupun renovasi terkait infrastruktur sekolah, madrasah dan lainnya, telah dialihkan ke Kementerian PUPR.

“Jadi terkait pembangunan atau renovasi infrastruktur itu sudah dialihkan ke PUPR. Mungkin ada tapi bukan infrastruktur. Nanti kita akan sampaikan seluruh permintaan yang disampaikan dan akan ditindaklanjuti kedepan. Termasuk persoalan CPNS, akreditasi dan lainnya. Dan kami turut berduka atas musibah yang terjadi. Semoga semakin membaik,” harapnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed