AMBON,MRNews.com – Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Maluku masih diisi oleh pelaksana tugas (PLT), alias hingga saat ini belum ada yang bersifat definitif.
Diantaranya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Perikanan Dan Kelautan (DKP) dan beberapa OPD lainnya.
Ironisnya, banyak sumberdaya manusia yang sebenarnya siap pakai, yang bisa menduduki jabatan tersebut namun terkesan pemprov Maluku, masih nyaman dengan formasi PLT.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra menyarankan pemerintah provinsi lewat Gubernur Maluku, Murad Ismail dapat mengakomodir dan melakukan lelang terbuka untuk jabatan definitif.
“Sebaiknya Pemprov Maluku, dalam hal ini Gubernur Maluku yang punya otoritas segera berinisiatif melakukan lelang terbuka,” ujar Rumra, Jum’at (26/8).
Menurutnya, pengisian PLT kecuali bersifat force major atau mendesak. Oleh sebab itu tindak lanjut harus segera dilakukan mengingat jabatan yang hampir selesai.
Pengisian jabatan dengan status PLT, sebut Rumra, sudah berlangsung lama dan dinilai tidak terlalu baik, apalagi dalam kedudukan OPD sebagai salah satu penunjang suksesnya RPJMD Gubernur Maluku.
“Salah satunya kewenangan PLT terbatas jika dibandingkan dengan yang statusnya definitif, untuk itu harus ada proses pengisian kepala OPD sesegera mungkin.
“pinta Politisi PKS dapil VI tersebut. (MR-03)
Comment