Sambangi Pemkot, Honorer K-II Tuntut Tiga Hal

AMBON,MRNews.com,- Mengakhiri bulan Februari, ratusan tenaga honorer kategori II (K-II) yang tergabung dalam forum honorer K-II Indonesia Kota Ambon menyambangi Balaikota, Kamis (28/2/19) untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah kota (Pemkot) Ambon. Ketua forum dan beberapa perwakilan honorer K-II pun bertemu dengan Sekretaris Kota (Sekot), A.G. Latuheru, Asisten III Setda, Romeo Soplanit dan Kepala BKPSDM, Benny Selanno di ruang kerja Sekkot, lantai II Balaikota.

Tiga hal menjadi tuntutan mereka kepada Pemkot Ambon, yakni pertama, meminta diperhatikan dan diperjuangkan nasib 543 tenaga honorer K-II yang sampai saat ini belum jelas agar dapat diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN). Kedua, menolak keras kebijakan pemerintah pusat untuk perekrutan P3K karena dinilai bukan solusi dan malah jadi beban daerah karena gajinya dari APBD, serta ketiga, perekrutan P3K harus untuk semua, tidak saja tiga bidang utama (guru, kesehatan dan penyuluh).

Sekkot Ambon, A.G Latuheru katakan, tenaga honorer K-II datang sampaikan aspirasi. Pertama, mereka keberatan, nanti perekrutan tenaga K-II, kemudian diangkat jadi P3K, mestinya ASN. Alasannya, teman-teman mereka semula sudah diangkat jadi ASN. Kedua, mereka keberatan kalau ternyata yang direkrut hanya tenaga penyuluh, guru dan kesehatan. Padahal K-II di kota ini bukan cuma tiga bidang itu, masih ada tenaga operator, tenaga administrasi yang bekerja selama ini di sekolah. Sehingga kalau perekrutan, harus seluruhnya direkrut dan ketiga, mereka mau kalau memang sudah tidak ada pilihan lain selain P3K, jangan gajinya dibebankan ke daerah, tapi APBN.

“Itu yang diinginkan. Karena itu, mereka berharap dalam waktu dekat, sudah musti selesai. Cuma apa yang mereka inginkan ini, bukan kewenangan pemerintah daerah, tapi kewenangan seluruhnya ada di pemerintah pusat. Mungkin dari forum honorer K-II juga akan bicarakan di tingkat pusat. Tapi besok, pa Walikota akan terima aspirasi mereka yang ada tersisa 543. Aspirasi itu juga mungkin akan kita bicarakan ke pemerintah pusat,” ujarnya  kepada awak media usai menerima perwakilan tenaga honorer K-II.

Soal kemungkinan tuntutan bisa diakomodir pemerintah, tambah Latuheru, terhadap hal ini sudah masuk policy, sehingga nanti akan dihitung lagi pasca pertemuan dengan Walilkota. Asumsinya, kalau menerima honorer K-II, kecuali ada penambahan dana alokasi umum (DAU) Kota Ambon, yang hingga kini tetap stabil. Tetapi kalau DAU sudah dibagikan ke seluruh komponen, belanja publik, aparatur dan timbah lagi, soalnya darimana anggaran yang harus disiapkan.

“Besok intinya dengan pa Wali. Mungkin saja ada pikiran-pikiran lain yang akan disampaikan beliau dalam kapasitas selaku kepala daerah. Ada hal yang saya bisa jelaskan dan ada yang tidak, karena itu jadi kewenangan pimpinan daerah,” tegasnya.

Sementara, Ketua Forum Honorer K-II Kota Ambon, Hasyim Raidi mengaku, tuntutan ini terkait skema rekrutan P3K, yang dipandang tidak berkeadilan. Karena harapannya adalah diangkat jadi ASN, setelah pengabdian bertahun-tahun. Dimana perjuangan ini sudah berlangsung sejak 2017. Pasalnya, teman-teman sebelumnya telah jadi ASN dan sisa tenaga honorer K-II harus P3K. Padahal, upahnya sama dengan ASN, beda hanya tidak dapat pensiun. Tuntutan ini juga yang akan disampaikan ke DPRD.

“Tujuan kami ASN, bukan P3K. Kebijakan KemenPAN-RB ini sangat merugikan kita, selain dari segi usia tetapi juga prioritas hanya tenaga kesehatan, guru dan tenaga penyuluh. Sementara tenaga operator dan tata usaha, tidak. Padahal mereka juga mengabdi lama dan jadi jantungnya sekolah. Syukurlah di Maluku tolak rekrut P3K. P3K bukan solusi dari segi aturan maupun implementasi. Kalau tak ada jalan lain hanya P3K, maka harus direkrut semua, jangan ada yang tertinggal, karena nasib dan perjuangan kita semua sama. Besok juga akan kita sampaikan dalam pertemuan dengan pa Walikota,” kuncinya. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *