by

Sah, Bodewin Wattimena Penjabat Walikota Ambon, Daniel Indey di KKT, Salampessy di Buru

AMBON,MRNews.com,- Dinamika soal siapa yang menjadi Penjabat Bupati/Walikota di empat daerah di Provinsi Maluku yang akan habis masa jabatan Walikota/Bupati pada 22 Mei besok akhirnya terjawab sudah sehari jelang “Injuri Time”.

Mendagri Tito Karnavian sudah mengambil keputusan dengan menunjuk empat nama Penjabat Kepala Daerah. Yakni Sekretaris DPRD Maluku, Bodewin Wattimena ditunjuk sebagai Penjabat Walikota Ambon gantikan Richard Louhenapessy-Syarif Hadler. 

Penunjukan Wattimena sesuai SK Mendagri nomor 131.18-1165 tahun 2022. Kemudian ada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Maluku Daniel Indey dipercayakan selaku Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Indey ditunjuk sesuai SK Mendagri nomor 131.81-1211 tahun 2022 gantikan Petrus Fatlolon-Agus Utuwaly. Sementara Kabupaten Buru yang ditinggalkan Ramli Umasugi dan Amos Besan, bakal diisi Djalaludin Salampessy sebagai Penjabat Bupati.

Salampessy ditunjuk sesuai SK Mendagri 131.81-1212 2022. Terakhir dan yang menarik ialah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Sebab Penjabat Bupati bukan berasal dari Pejabat di Maluku.

Mendagri Tito malah menunjuk Kepala BIN daerah Sulawesi Tengah (Sulteng), Brigjen TNI Andi Chandra As’Saduddin, gantikan Bupati Timotius Akerina yang habis masa jabatannya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan menegaskan, penunjukan Penjabat Bupati/Walikota itu benar sesuai SK Mendagri dan telah diserahkan ke Pemerintah Daerah Maluku. 

“SK Mendagri untuk Penjabat Bupati SBB, KKT, Buru dan Walikota Ambon sudah diserahkan tadi pagi antara jam 07.30-09.00 WIT di Kantor Kemendagri oleh pa Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri,” tandas Benny via seluler, Sabtu (21/5).

Selanjutnya kata dia, Mendagri lewat Dirjen OTDA meminta Gubernur Maluku segera tindaklanjuti SK tersebut dengan menyiapkan pelantikan besok, seiring berakhirnya masa jabatan tiga Bupati dan satu Walikota di Maluku.

“Pa Gubernur Maluku sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah diminta segera melantik Penjabat yang ditunjuk paling lambat tanggal 22 Mei sejalan dengan selesai masa jabatan empat Kepala Daerah di Maluku itu,” tegas Benny.

Benny menambahkan, sesuai regulasi, masa jabatan Penjabat Kepala Daerah adalah satu tahun dan nantinya akan dievaluasi tiap tiga bulan, bukan dua atau tiga tahun sesuai waktu Pemilu 2024.

“Masa jabatannya akan diperpanjang atau tidak, tergantung hasil evaluasi. Jadi mereka harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Mendagri melalui Gubernur. Jadi kalau hasilnya tidak baik, tidak menutup kemungkinan bisa diganti dengan pejabat yang lain atau sebaliknya,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed