by

Saatnya Gubernur & Bupati KKT Bicara Soal Pembagian PI 10 Persen Blok Masela

AMBON,MRNews.com.- Perjuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) terkait Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan gas abadi Blok Masela yang diberikan pemerintah Pusat kepada Maluku perlu disikapi secara terbuka oleh pemerintah provinsi Maluku dengan mengundang pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk duduk bersama sehingga apa yang menjadi perjuangan masyarakat dan pemerintah KKT tidak mengganggu seluruh proses pentahapan yang sementara dilakukan .

Pasalnya sebagai daerah terdampak maka pemerintah dan masyarakat KKT menginginkan adanya keadilan dalam pengelolaan PI 10 persen.

Hal tersebut ditegaskan Anggota DPRD Maluku asal Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Tanimbar & Maluku Barat Daya dari Partai Gerindra, Melkianus Sairdekut .

Ditegaskan, jika saat ini yang sangat tepat bagi KKT dan Pemerintah Provinsi Maluku yakni duduk bersama untuk bicara . Hal ini dipandang penting mengingat KKT merupakan daerah terdampak dari pengelolaan gas abadi Blok Masela .

” Dialog antara pemerintah provinsi Maluku dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan suatu kebutuhan saat ini. Sehingga perlu disikapi secara terbuka oleh pemerintah provinsi Maluku sehingga tidak menggangu seluruh proses pentahapan yang sementara, sedang dan akan dilakukan” ujar Sairdekut di ruang kerjanya, Senin ( 22/3).

Menurut Wakil Ketua DPRD Maluku itu, hendaknya Maluku menjadi tempat bagi pertemuan kedua pimpinan daerah untuk secara Arif dan cepat membicarakan pembagian PI 10 persen sebelum tahapan yang dilakukan selesai.

” Pembicaraan Dua kepala daerah ini bersama dengan tokoh masyarakat KKT dipandang perlu karena dengan begitu pengembangan dan seluruh proses pentahapan dapat diketahui secara terbuka termasuk pembagian PI 10 persen. Tagal itu, Maluku menjadi tempat yang tepat untuk bicara ” urai Sairdekut.

Ditanyakan terkait permintaan angka 5,6 persen dari 10 persen PI menurut Sairdekut yang terpenting adalah bagaimana komunikasi berjalan sehingga kekuatiran dan ketidaknyamanan dalam berinvestasi bisa mereda sehingga keterbukaan bisa menjadi konsumsi publik .

“Saat ini yang terpenting adalah membuka dialog antara pemerintah provinsi Maluku dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sehingga semua kekuatiran dan ketidaknyamanan dalam berinvestasi dapat dihindari. Yang terpenting adalah bagaimana keterbukaan ke publik ” demikian Sairdekut . (MR-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed