by

Romantisme Investor, Pemerintah & Penegak Hukum Dalam Kasus Sabuai

AMBON,MRNews.com,- Beberapa waktu lalu, terjadi gelombang protes masyarakat adat Sabuai dikarenakan hutan yang disakralkan penduduk setempat diinvasi oleh CV Sumber Berkat Makmur (SBM) yang membalak habis pepohonannya.

Walaupun pembalakan telah dihentikan, namun tak serta merta menghilangkan “efek samping” pengrusakan lingkungan. Akhirnya banjir bandang mengepung Sabuai untuk pertama kalinya beberapa hari lalu.

Guru Besar Ilmu Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura Prof. Dr. Ir. Agus Kastanya mengatakan, bahwa “Dampak lainnya dengan membuka atau mengkonversikan hutan alam akan memicu terjadinya erosi, banjir, longsor serta perubahan iklim yang terjadi saat ini akan menimbulkan berbagi penyakit”.

Permasalahan tersebut dapat kita runtut dari masuknya CV. Sumber Berkat Makmur (SBM) untuk mengeksplorasi hutan adat sabuai yang berujung pada pengrusakan hutan, tidak terlepas pisahkan dengan izin-izin yang diberikan baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Daerah Seram Bagian Timur (SBT).

Kemudian, setelah izin pengelolaan telah dicabut dan keputusan peradilan terhadap pelaku illegal logging pada hutan adat sabuai, yang hanya dituntut 1 tahun 2 bulan penjara oleh Jaksan Penuntut Umum (JPU) dan Putusan Hakim PN Dataran Hunimua 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp.500.000.000 atau penambahan hukuman 3 bulan penjara jika tidak membayar denda.

Putusan tersebut tentunya sangat jauh dari harapan masyarakat sabuai. Kemudian, apakah setelah keputusan peradilan tersebut, pemerintah dapat menjamin kembalinya fungsi hutan sebagaimana mestinya?.

GMKI Cabang Ambon meminta agar Pemprov Maluku dan Pemda SBT dapat bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan adat pada negeri/desa Sabuai sebagai konsekuensi pemberian izin.

Serta bertanggungjawab jika kedepannya dampak yang timbul akibat kerusakan hutan yang sama seperti bencana banjir yang dialami masyarakat sabuai.

GMKI berharap Pemprov Maluku maupun Pemda SBT segera merespon dengan cepat masalah banjir maupun permasalahan lainnya yang timbul akibat pengrusakan lingkungan dan melakukan revegetasi hutan bekas pemanfaatan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Reklamasi Hutan.

GMKI juga menyoroti putusan Jaksa Penuntut umum (JPU) dan Putusan Hakim PN Dataran Hunimua yang tidak sesuai dan tidak memiliki rasa keadilan kepada masyarakat Sabuai.

Hukuman kepada Imanuel Quedarusman alias Yongki, Komisaris Utama CV. SBM, tidak sebanding dengan dampak serta masalah yang dialami masyarakat adat Sabuai agar keputusan Pengadilan Negeri (PN) Hunimua di Bula belum memberi kepuasan terhadap masyarakat adat sabuai.

Pasalnya, putusan Jaksa Penuntut umum terhadap pelaku illegal logging pada hutan adat sabuai, hanya dituntut 1 tahun 2 bulan penjara sementara Putusan Hakim PN Dataran Hunimua 2 tahun penjara serta denda sebesar Rp.500.000.000 dan kalau denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 bulan.

Tentunya putusan ini tidak memiliki rasa keadilan. Seharusnya hukuman yang dijatuhi sesuai ketentuan pasal 12 huruf k jo. Pasal 87 ayat (1) dan/atau pasal 19 huruf a jo.

Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimum Rp. 100 Miliar.

Apa jangan-jangan itu bentuk bisnis dalam peradilan? Apakah ada korting harga(diskon) dalam pengadilan?.

Jika benar tuduhan tersebut, apa itu wujud nyata “equality before the law” yang selama ini dikumandangkan oleh negara?.

Dan jika tidak, maka GMKI mendukung gugatan masyarakat adat Sabuai ke Mahkamah Agung serta meminta bahwa pelaku pengrusakan lingkungan harus diadili sesuai dengan UU yang berlaku terhadap dampak buruk yang ditimbulkannya dan menindak tegas “penegak hukum” yang dianggap melecehkan UU yang dipegangnya.

(Ketua Cabang GMKI Ambon Josias Tiven)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed