Ranperda KTR Masuki Tahapan Uji Publik

AMBON,MRNews.com,- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Ambon tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) yang masih digodok panitia khusus (Pansus) I DPRD Kota Ambon telah masuki tahapan uji publik, Senin (8/7/19). Uji publik dimaksudkan untuk menghimpun masukan, saran, kritik dan pendapat terhadap Ranperda KTR dari berbagai pihak diantaranya seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Ambon, Camat, Lurah, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan elemen terkait lainnya.

Ketua Pansus Ranperda KTR, Muriany Dominggus mengatakan, uji publik menjadi bagian penting dari penyusunan Ranperda sebelum nantinya memasuki tahap finalisasi, dalam upaya memboboti Ranperda sebagai payung hukum nantinya bagi masyarakat dan seluruh elemen terkait, karenanya perlu mendapat masukan, saran dan pendapat.

“Kami berterima kasih atas masukan dan saran bagi pembobotan Ranperda KTR. Artinya semua sudah selesai. Tinggal nanti masukan dan saran perbaikan berkaitan isi Ranperda kita perbaiki dan tinggal nanti ditetapkan dalam sidang paripurna. Karena tidak ada perubahan signifikan dari materi Ranperda, hanya ada tambahan penjelasan saja. Tetapi khan sudah semua, tinggal perampungan untuk ditetapkan pada masa sidang ini,” tukas politisi Demokrat di ruang paripurna DPRD.

Sementara Kepala Bagian Hukum Pemkot, Sirjhon Slarmanat mengatakan, Perda sifatnya memaksa dengan ada sanksi-sanksinya, termasuk Ranperda KTR ini sebagai payung hukum. Karenanya Ranperda ini menjadi kebutuhan untuk ditetapkan oleh DPRD sehingga ada pengendalian atau pengaturan terhadap semua pengusaha dan masyarakat tanpa kecuali tentang KTR dan kawasan khusus perokok.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupessy menambahkan, prinsipnya Ranperda KTR ujungnya sebagai payung hukum guna mendapat pengakuan sebagai kota layak anak yang bebas asap rokok pada fasilitas pelayanan publik (kantor, angkot, tempat olahraga), sekolah, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, rumah ibadah, arena kegiatan anak-anak. Menciptakan ruang dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, melindungi kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat dari bahaya rokok serta melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

“Maksudnya, tidak ada larangan untuk merokok tapi harus diatur atau dikendalikan dengan menyediakan tempat khusus bagi perokok dan kawasan yang tidak boleh merokok. Artinya, ada batasan dan orang tidak seenaknya merokok. Pemerintah tidak melarang/batasi karena merokok hak asasi siapapun, hanya kita ingin mengendalikan dan mengatur para perokok agar merokok pada tempatnya dan orang yang tidak merokok pun juga bebas asap rokok dan sehat, apalagi anak-anak yang memerlukan udara bersih dan sehat,” ungkapnya. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *