by

Raih 106 Award, Kinerja 4 Tahun Richard-Syarif Diapresiasi DPRD

AMBON,MRNews.com,- Selama empat tahun memimpin Kota Ambon sedari 22 Mei 2017 lalu hingga kini, Walikota Ambon Richard Louhenapessy, dan Wakil Walikota Syarif Hadler berhasil meraih 106 award atau penghargaan.

Kendati mendapatkan ratusan penghargaan, namun pasangan yang saat Pilkada Kota Ambon tahun 2016 disapa PAPARISSA BARU itu tidak mau terlalu berbesar hati. Sebab masih banyak yang harus dibenahi di Kota Ambon.

“Kecenderungan psikologis sosial masyarakat seperti yang tergambar dimedia sosial, tidak melihat dari keberhasilan, tetapi dari dari apa yang masih kurang,” kata Richard usai apel khusus syukuran empat tahun memimpin Ambon di Tribun Lapangan Merdeka, Senin (24/5).

Meski telah mendapat ratusan penghargaan namun menurut Walikota, bukan berarti penilaian masyarakat akan selalu positif terhadap kinerja pemerintah.

‚ÄúSemua penilaian masyarakat tentang apa yang masih kurang, merupakan hal wajar. Dimana menjadi umpan balik dari publik, terhadap sektor mana yang perlu Pemkot benahi kedepannya,” ungkap politisi Golkar itu.

Menanggapi banyaknya award yang diraih Richard-Syarif disisa setahun kepemimpinan, DPRD Kota Ambon melalui Wakil Ketua II Rustam Latupono mengapresiasi positif.

Karena ratusan penghargaan itu akibat pelayanan pemerintah kota terhadap masyarakat dari waktu ke waktu makin baik.

Namun ditengah kondisi Pandemic Covid-19 yang ada dengan sisa setahun memimpin, diharapkan keduanya lebih baik dalam mengelola pemerintahan karena memang dalam keadaan seperti ini agak cukup berat.

“Dari sisi pembiayaan, program dan kegiatan kepada masyarakat otomatis agak berkurang. Jadi sisa satu tahun ini semoga dengan kebijakan-kebijakan yang strategis bisa memimpin kota ini hingga berakhir masa jabatan dengan baik,” harap Latupono.

DPRD sebutnya, selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang endingnya untuk kepentingan masyarakat. Akan tetapi jika ada yang tidak sesuai apa yang diharapkan, tetap DPRD selaku lembaga pengawasan akan mengkritisi kebijakan yang tidak pro masyarakat.

“Tapi sejauh ini kami menilai, masih cukup relevan program yang terimplementasi. Bahwa ada gejolak-gejolak terkait hak interpelasi dan sebagainya itu biasa dalam sebuah kerja-kerja politik di DPRD,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed