Rahantoknam : Bencana Maluku Tak Masuk Hitungan Pempus

AMBON,MRNews,com.- Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Maluku, Johan Rahantoknam mengecam pemerintah pusat yang tidak menganggap Maluku. Padahal kondisi Maluku sekarang perlu mendapat penanganan serius pasca gempa sepekan yang lalu. Menurutnya, perhatian yang diberikan tidak sebanding dengan kondisi masyarakat yang trauma bahkan mengalami korban bencana. ” Bencana tidak bisa direncanakan siapa juga yang mau ditimpa gempa. Maluku ini seperti telah dilupakan oleh pemerintah pusat. Gempa dan kondisi masyarakat dianggap biasa saja, padahal kondisi kita memerlukan penanganan yang serius bukan asal asalan. Gempa yang terjadi sepekan lalu dengan susulan gempa yang mencapai angka seribuan membuat masyarakat berduka bahkan trauma yang berkepanjangan. Ini kondisi yang mesti tidak dinggap biasa saja tapi perlu penanganan yang sistimatik agar kondisi masyarakat bisa cepat pulih” ujar Rahantoknam. Ditegaskan, ditengah tengah bencana melanda Maluku khususnya di Kota Ambon, Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat, nyaris tidak mendapat perhatian media nasional. Bahkan ada Menteri yang datang sebentar, sore langsung kembali ke Jakarta, tanpa melihat kebijakan yang kongkrit dan mendesak untuk penanganan Maluku. “Bahkan ada Menteri yang bilang kalau para pengungsi hanya menjadi beban pemerintah. Situasi trauma akibat gempa dianggap sepele oleh pemerintah pusat. Seolah- olah Maluku bukan bagian dari Republik ini. Melihat gempa Maluku bukan hanya melihat kota Ambon, tapi meliputi Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat, dua kabupaten dan satu kota. Wilayah yang kena dampak begitu luas dan tersebar sehingga tidak bisa dianggap sebelah mata dan penanganan asal jadi” tandasnya. Ini kondisi yang menyakitkan. Kita orang Maluku tidak dianggap oleh pemerintah pusat. “Kita seperti penumpang gelap dalam negara ini. Padahal kita termasuk didalam delapan negara yang membentuk dan memproklamirkan Indonesia dalam bingkai NKRI. Kita contohkan saja, ada kasus tenaga kerja di Thailand yang diperlakukan dengan tidak manusiawi langsung di respons oleh negara, padahal kasus mereka tidak sebanding dengan kondisi Maluku dimana saat ini ada ribuan rumah rusak dan ribuan orang tinggal di pengungsian. Kondisi kita direspons apa adanya oleh pemerintah pusat terkesan setengah hati mengurus Maluku. Penanganan setengah hati yang penting asal bapa senang. ” Memang sangat ironis, hal ini membuktikan bahwa posisi tawar Maluku dengan pemerintah pusat semakin lemah. Maluku tidak ada lagi dalam meja perundingan nasional dan oleh karenanya tidak ada dalam skema kebijakan ketika Maluku perlu mendapat perhatian ” urai politisi PDI Perjuangan. Tagal itu, dirinya meminta agar bencana Maluku bisa masuk dalam hitungan pemerintah pusat agar ditangani secara baik dan benar. Tidak bisa ditangani dengan melihat contoh disuatu tempat namun mesti dilihat perlokasi yang berbeda. ” Kita mesti lantang bersuara agar pemerintah pusat melihat dan menangani kasus ini secara tuntas, karena penanganan bencana gempa bukan sebatas melihat dan memberi bantuan dan membangun rumah tapi dampak trauma yang menghantui anak-anak hingga orang tua yang mesti dilihat dan ditangani secara benar. Karena akibat gempa ada ribuan anak yang trauma ke sekolah karena ketakutan bahkan takut untuk berada di dalam gedung. Ini masalah yang mesti dilihat secara serius” demikian Rahantoknam. (MR-01)