by

Rabu, Pansus LKPJ Target Rampungkan Pembahasan

AMBON,MRNews.com,- Setelah melalui beberapa kali rapat bersama Sekretaris Kota (Sekkot) dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Ambon, DPRD Kota Ambon melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Ambon tahun 2017 menargetkan, Rabu (2/5) nanti, sudah finalisasi dan merampungkan pembahasan.

“Target kita, Rabu itu sudah selesai dan bisa rampungkan pembahasan. Dengan mengeluarkan buti rekomendasi yang jadi catatan Pansus selama bekerja sebulan lamanya. Paling mentok di hari Kamis tanggal 3 Mei karena tanggal 9 Mei batas akhir kerja Pansus,” tandas Ketua Pansus LKPJ, Juliana Pattipeilohy kepada media di Balai Rakyat Belakang Soya usai rapat bersama OPD Pemkot, Senin (30/4).

Menurutnya, target itu realistis karena dalam rapat terakhir hari ini, telah disampaikan klarifikasi dari Pemkot Ambon yang diwakili Sekkot, perihal beberapa pointers penting yang perlu validasi dan kejelasan sehingga clear. Salah satu yang penting adalah mendapatkan akurasi terkait permasalahan asset Pemkot Ambon.

Pemprov Maluku tambah politisi PKPI itu, memang menyerahkan asset dalam bentuk bangunan ke Pemkot, tapi lahannya masih belum selesai. Apalagi anggaran terbatas, kalau mau diperuntukan untuk semua sehingga satu kali tuntas agak berat. Sehingga perlu didorong perlu keseriusan pemerintah. Dimana faktanya, membeli lahan bukan hal mudah, karena bisa berurusan dengan pihak berwajib, bila salah. Pasalnya persoalan tanah atau lahan sering timbul masalah di kota Ambon beberapa waktu ini.

“Karena selama ini masalah asset dari dulu belum selesai. Sehingga penting dituntaskan. Ini yang membuat kita di Ambon tidak mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), tetapi WDP terus. Memang tidak mendetail dibahas, karena kita paham persoalan ini sudah diaudit BPK. Kita hanya saling mengoreksi saja terkait laporan pekerjaan di tahun 2017.

Selain asset, tambah Ketua fraksi Kebangkitan dan Persatuan Indonesia itu, juga pembangunan pasar yang mesti diperhatikan. Artinya memang ini arahan dari pemerintah pusat untuk penataan dan sedang diupayakan Pemkot. Namun, Pansus perlu mendapatkan kejelasannya seperti apa.

“Untuk paripurna kerja Pansus, kita serahkan kepada pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengatur agendanya,” demikian legislator dapil Sirimau I itu. (MR-05)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed