by

PKM, Prakondisi & Sosialisasi Menuju PSBB

-Kota Ambon-307 views

AMBON,MRNews.com,- Walikota Ambon Richard Louhenapessy menegaskan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) sesuai Perwali nomor 16 tahun 2020 yang sudah berjalan sejak 8 Juni kemarin, menjadi bagian prakondisi dan sosialisasi menuju penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Ambon.

“PKM yang kita laksanakan ini sebetulnya bagian dari sosialisasi untuk kita menuju ke PSBB. Sehingga pada waktu penerapan PSBB lagi, saya berharap tidak lagi ada masyarakat yang tidak tahu, atau kaku. Jadi PKM sebagai prakondisi menuju PSBB,” tukas Walikota kepada awak media di Balaikota Ambon, Rabu (10/6/20).

Dikatakan, Perwali yang mengatur tentang PKM substansinya sama dengan PSBB cuma ruang lingkupnya berbeda. Sebab Perwali untuk PKM sifatnya terbatas pada empat (4) hal saja sementara PSBB itu lebih luas meliputi tujuh poin penting diatur atau dibatasi.

Memang diakuinya, sesuai yang disampaikan Sekda Maluku bahwa pemerintah pusat melalui Kemenkes telah menyetujui permohonan PSBB yang diajukan pemerintah kota (Pemkot) melalui Pemprov.

Hanya memang pihaknya belum dapat SK dan dokumen resmi persetujuan PSBB demikian juga Pemprov. Sehingga masih menunggu konfirmasi.

“Kalau sudah, tetap kita akan ambil langkah-langkah penerapan PSBB. Berarti PKM ini paling tidak ujicoba dalam penerapan PSBB. Sebab untuk PSBB, perlu ada Perwali baru yang bukan saja mengatur pembatasan empat sektor, tapi diperluas lagi baik itu pendidikan, sosial budaya maupun keagamaan. Kalau sudah ada, kita akan tindaklanjuti sesuai protapnya,” tukas Louhenapessy.

Dua hari kemarin tambahnya, PKM masih sifatnya sosialisasi dan himbauan. Bahwa ada masyarakat belum tahu atau perlu beradaptasi, ditoleransi. Namun hari ini dan seterusnya lebih tegas dalam penegakkan. Sebab PKM bukan arti membatasi aktivitas orang tapi tujuan utamanya untuk memutus mata rantai penyebaran corona di Ambon.

“Kalau kita tegas, ketat dipintu masuk, karena kita sayang saudara-saudara diluar. Kita berharap kalau mereka tidak masuk ke Ambon peluang terjadinya terpapar kecil, bukan larang. Intinya itu. Kalau kita tidak tegas, justru bisa berdampak karena Ambon ini zona merah. Makin banyak orang masuk ke Ambon dan kembali maka terbuka peluang terjadi penyebaran didaerahnya,” tuturnya.

Sehingga diakuinya, kebijakan yang diatur sedari awal untuk warga Jazirah Leihitu, Leihitu Barat dan Salahutu ada pengecualaian. Sebab kurang lebih 40 persen warga Jazirah hidupnya di Ambon.

“Yang penting ada KTP, periksa suhu tubuh, silahkan masuk ke Ambon,” tutupnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed