by

Perwali Untuk Implementasi PSBB Telah Disiapkan

-Kota Ambon-232 views

AMBON,MRNews.com,- Peraturan Walikota (Perwali) untuk implementasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) telah disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Sebab substansi antara Perwali nomor 16 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) dan PSBB sama.

“Perwali untuk implementasi PSBB telah kita disiapkan. Substansinya sama itu antara PSBB dengan PKM, cuma ruang lingkup berbeda saja. PKM terbatas pada empat aspek, tapi PSBB lebih luas mengatur tujuh hal dibatasi,” sebut Walikota Ambon Richard Louhenapessy di Balaikota.

Selain mempersiapkan peraturan teknis mendukung PSBB itu, diakui Walikota, hal kedua tentu petugas untuk penegakkan PSBB juga pasti akan ditambah lagi untuk memantapkan itu.

Sebab intinya baik PKM maupun PSBB sebetulnya bukan membatasi orang, tetapi tujuannya untuk memotong mata rantai penyebaran COVID-19 supaya orang-orang sehat jangan sampai terjangkit.

“Itu yang kita jaga. Bukan melarang orang. Yang kita mau batasi itu orang mau masuk Ambon lalu pigi di rumah kopi duduk dolo, mau pi nonton dolo, itu kegiatan tidak produktif yang kita batasi. Tapi orang yang mau jalankan aktivitas ekonomi misalnya silahkan asal sesuai protokol kesehatan,” terangnya, Rabu (10/6/20).

Hal-hal terkait PKM maupun PSBB itu diakuinya, telah dikoordinasikan dengan Kapolresta maupun Dandim. Hanya sudah diusulkan, bagian-bagian yang menjadi wilayah Maluku Tengah misalnya kalau bisa itu ditake over Pemprov Maluku saja agar jangan Ambon terima beban terlalu banyak.

“Provinsi tangani yang masuk wilayah Malteng, kita kondisikan diwilayah kota. Tapi kalau petani, nelayan dari luar Ambon misalnya SBB atau Malteng karena kepentingan distribusi logistik sayur mayur, ikan bisa saja mereka masuk ke Ambon dengan kita tetap memperhatikan protokol kesehatan bagi mereka. Tetap mendapat dispensasi untuk itu,” tegasnya.

Memang diakui, pihaknya belum terima SK dan dokumen persetujuan PSBB, menunggu konfirmasi Kemenkes. Meski sesuai disampaikan Sekda Maluku bahwa pemerintah pusat melalui Kemenkes telah menyetujui permohonan PSBB yang diajukan pemerintah kota (Pemkot) melalui Pemprov.

“Kalau sudah, tetap kita akan ambil langkah-langkah penerapan PSBB. Berarti PKM ini paling tidak ujicoba dalam PSBB. Sebab untuk PSBB, perlu ada Perwali baru yang bukan saja mengatur pembatasan empat sektor, tapi diperluas lagi baik itu pendidikan, sosial budaya maupun keagamaan. Kalau sudah ada, kita akan tindaklanjuti sesuai protapnya,” tukas Louhenapessy. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed