by

Perintah Mabes TNI-AD, Personil Dilarang Berpolitik Praktis

AMBON,MRNews.com,- Kapendam XVI Pattimura Kolonel Arm Stefie Jan Nuhujanan menegaskan, soal posisi TNI khususnya Angkatan Darat (AD) dimomentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) mendatang sudah jelas personil dilarang berpolitik praktis.

Dikatakan, hal itu sesuai perintah langsung dari markas besar (Mabes) TNI AD khususnya Panglima agar pihaknya harus netral. Sebab TNI dalam tupoksinya jelas ada memback up Polri untuk memastikan Pilkada berjalan dengan aman, lancar dan damai lewat cipta kondisi Kamtibmas yang kondusif.

“Soal netralitas di Pilkada tentu perintah dari Mabes TNI AD dalam hal ini Panglima sudah sangat jelas. Agar seluruh personil tidak melakukan politik praktis dan wajib bersikap netral terhadap kegiatan-kegiatan Pilkada yang berlangsung didaerah,” tandas Kapendam kepada awak media disela Coffee Morning di Ambon, Kamis (26/11).

Diakui Stefie, perintah yang diturunkan dari Mabes itu berlaku untuk semua personil diseluruh Indonesia tanpa kecuali. Baik yang wilayah hukumnya tidak menggelar Pilkada maupun ada, termasuk di Provinsi Maluku.

“Tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung dari ketidaktaatan terhadap perintah itu. Sebagaimana yang selalu ditegaskan baik oleh Pangdam XVI Pattimura maupun Danrem 151/Binaiya bahkan Dandim-Dandim disetiap kesempatan,” beber Kapendam.

Kodam XVI Pattimura sebenarnya tambah Stefie, sudah menyiapkan personil untuk membantu rekan-rekan kepolisian dan sudah diatur nanti yang akan membantu adalah yang membidangi staf operasi Kodam XVI/ Pattimura.

Diketahui, Pilkada yang diselenggarakan pada 9 Desember mendatang, untuk Maluku terdapat pada empat (4) daerah yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Kepulauan Aru. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed