by

Penyelenggara Pemilu Diduga Terlibat Pergeseran Suara PKS di Saleman

-Politik-85 views

AMBON,MRNews.com,- Dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam proses pemungutan dan penghitungan suara calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) pada pemilihan umum serentak di Desa Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat (SUB), terendus ke Publik.

Bagaimana tidak, dugaan kejahatan Pemilu dengan bentuk menggeser suara partai politik yang satu ke Parpol lainnya di Desa Saleman Kecamatan SUB, Malteng, itu diduga kuat melibatkan penyelenggara pemilu ditingkat bawah, terutama Kelompok Peyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Ironisnya, kejahatan TSM itu diduga kuat juga libatkan Pantia Pemilihan Kecamatan SUB hingga Panwas Kecamatan SUB.

Fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Malteng, Zeth Latukarlutu mengaku, dugaan pelanggaran Pemilu dengan modus menggelembungkan suara caleg maupun Parpol PKS di tiga TPS di Kecamatan SUB itu telah dilaporkan ke Bawaslu Malteng.

“Kami telah sampaikan laporan resmi ke Bawaslu Malteng, Sabtu (27/4/2019), siang. Laporannya itu lengkap dengan seluruh alat bukti. Olehnya kami harapkan Bawaslu dapat menindaklanjutinya dengan cepat agar kebenaran substantif dalam fakta adanya pergeseran suara Parpol ataupun caleg salah satu Parpol di tiga TPS sekaligus di Desa Saleman itu dapat segera dibuktikan ” tandasnya dalam rilis yang didapat media ini, Minggu (28/4/19).

Ketua Fraksi PDI-P Malteng yang kembali mencalonkan diri dari Dapil Seram Utara Raya itu mengakui, kejahatan ini secara tidak langsung memberikan dampak kerugian bagi perolehan jatah kursi Anggota DPRD Kabupaten Malteng dari dapil Seram Utara Raya. Olehnya PDIP berkepentingan untuk menggugat dugaan kecurangan Pemilu dengan pola mengeser suara parpol tertentu yakni PKS ke Bawaslu Malteng.

Dia menguraikan, aroma busuk kejahatan Pemilu untuk memuluskan nafsu menjadi wakil rakyat di Parlemen Malteng itu terendus, dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di PPK Kecamatan SUB, Rabu (24/4/2019). Ketika saksi PDI-P saat itu meminta dibukanya dokumen C-1 Plano TPS 02, 04 dan 05 Desa Saleman, akibat ada ketidaksesuai data perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam sertifikat hasil penghitungan suara calon aAnggota DPRD Kabupaten/Kota, model C1-DPRD Kab/Kota. Sayangnya, permintaan saksi PDI-P itu ditolak PPK.

“Saksi kami menemukan adanya perbedaan suara yang sangat signifikan dengan nilai mencapai puluhan angka untuk caleg PKS di TPS 02, 04, 05 Desa Saleman yang berbeda dengan C-1 yang dipegang PPK dan Panwascam. Saat itu dalam pleno PPK, saksi kami meminta agar PPK dapat mengeluarkan dokumen C-1 Plano untuk dilakukan penyesuaian data. Akan tetapi langkah itu tidak dilakukan sampai pleno selesai” ujarnya.

Dari data sertifikat C-1 saksi PDI-P lanjut dia, terdapat perbedaan angka menyolok pada perolehan suara Caleg nomor urut 2 PKS di TPS 02, 04 dan 05 Desa Saleman. Dimana data C-1 TPS 2 Caleg itu mendapat 109 suara, sedangkan Caleg nomor 3 satu suara. Namun di pleno PKK, suara PKS telah berubah menjadi 143 suara atau selisih 34 suara. Di TPS 4, Caleg yang sama memiliki 116 suara namun data C-1 PPK dan Panwascam SUB saat itu berjumlah 148 suara, atau ada selisih 32 suara. TPS 5 pun Caleg yang sama jumlahnya 103 suara, kemudian Caleg nomor urut 1 PKS meraih satu suara. Namun data C-1 PPK SUB adalah sebanyak 159 suara atau selisih 55 suara.

Dikatakan, pleno rekapitulasi PPK itu adalah pleno lanjutan. Dimana saat itu seluruh proses penghitungan suara Desa Saleman dipaksakan dilaksanakan pada pukul 04.00 Wit, Kamis (25/4) dini hari, tanpa dihadiri seluruh KPPS dari 6 TPS di Desa Saleman.

Saat itu, proses rekap lanjutan 6 TPS Desa Gale-Gale, yang berakhir pukul 04.00 Wit (25/4) dini hari, kemudian dilanjutkan rekap 6 TPS Desa Saleman. Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan, sebab mestinya saat itu, pleno diskors sampai 25 April siang. “Kami menduga, penyelenggara sengaja melakukan proses rekap saat itu, sebab semua saksi telah berada dalam kondisi stamina yang terkuras. Sehingga peluang untuk melakukan kecurangan sangat terbuka,” bebernya.

Dugaan kejahatan Pemilu yang dilakukan secara TSM itu, diakuinya, sangat mungkin terjadi. Karena adanya kabar yang mencuat bahwa salah satu sebab Panwascam SUB tidak memerintahkan PPK membuka C-1 Plano sesuai permintaan saksi PDIP dalam pleno saat itu, sebagaimana yang diamanatkan dalam PKPU 04 tahun 2019 disebabkan adanya hubungan emosional antara Ketua Panwas SUB dengan Caleg PKS nomor urut 4 atas nama Ardiansyah Makatita.

“Jadi Ketua Panwas SUB tidak bebas nilai. Hal ini sebab adanya hubungan emosional antara Ketua Panwascam SUB dengan Caleg PKS saudara Ardiansyah Makatita. Adanya dorongan emosional inilah mungkin saja menjadi alasan kuat Ketua Panwas tidak memerintahkan PPK SUB saat itu untuk membuka dokumen atau sertifikat C-1 Plano sesuai permintaan saksi PDI Perjuangan,” timpalnya.

Selain laporan pelanggaran administrasi, diakuinta, pihaknya juga telah melaporkan dugaan tindak pidana Pemilu yang diduga dilakukan perangkat penyelenggara tingkat kecamatan SUB, semua KPPS pada TPS yang bermasalah serta Panwas TPS, karena adanya perbedaan dokumen formulir model C1-Kabupaten/Kota, maka disitu ada indikasi perubahan angka terhadap dokumen tersebut. Sehingga mesti diusut dan ditindak secara tegas penyenggara yang terlibat melakukannya.

“Pasal 505 dan Pasal 551 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum telah mengatur konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh para terlapor. Kami berharap, dugaan kecurangan Pemilu yang bersifat TSM itu dapat ditindaklanjuti Bawaslu Maluku Tengah sehingga dugaan pelanggaran pidana sekaligus administratif itu dapat diselesaikan dan tidak merugikan rakyat maupun Parpol lainnya,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed