by

Penyederhanaan Birokrasi di Tiga Sektor, Pemkot Mulai Sosialisasi

-Kota Ambon-516 views

AMBON,MRNews.com,- Penyederhanaan birokrasi akan dilakukan bagi pejabat esselon IV terutama di tiga sektor atau bidang strategis yakni pelayanan publik, perijinan dan investasi. Meski masih sifatnya sementara sesuai surat edaran yang diturunkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), tetapi pemerintah kota (Pemkot) Ambon mulai intensifkan sosialisasi kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) termasuk pimpinan OPD. Pemberlakuan masih menunggu regulasi.

Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Ambon A.G Latuheru menyatakan, penyederhanaan birokrasi sesuai instruksi Presiden saat pidato kenegaraan dalam sidang MPR-RI Oktober 2019 serta sejumlah momentum kenegaraan lainnya, yang kemudian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KemenPAN- RB membuat sejumlah langkah-langkah untuk melakukan penyederhanaan itu. Tapi kemudian hadirnya surat terakhir dari KemenPAN-RB yang jadi pegangan untuk disosialisasikan.

“Dari surat itu memang, penyederhanaan organisasi khusus untuk pejabat eselon IV yang nanti beralih jadi fungsional. Berlaku hanya eselon IV yang menangani pelayanan publik, investasi dan perijinan. Cuma tiga itu. Sedangkan yang lainnya berjalan biasa. Misalnya eselon IV di sekretariat tidak mengalami perubahan, kecamatan, UPTD. Jadi sementara cuma di tiga bidang itu yang alami perubahan,” ungkap Latuheru usai sosialisasi penyederhanaan birokrasi kepada ASN Pemkot Ambon di Katolik Center, Benteng, Rabu (18/12/19).

Oleh Pemkot Ambon kata Latuheru, penyederhanaan sudah harus diusulkan paling terlambat akhir tahun ini. Tetapi berlaku secara efektif bulan Juni 2020 atau di kurun waktu 2020 sembari menunggu regulasi. Maka sosialisasi diintenskan agar ASN memahami apa yang akan dilakukan terkait hal itu, yang lebih dahulu melalui kepala-kepala OPD. Meski eselon II dan III tetap, hanya berlaku di eselon IV bidang khusus yang difungsionalisasikan.

“Kalau surat pertama diminta seluruh eselon IV menjadi fungsional, tidak pandang tangani bidang apa. Nanti surat terakhir baru dikhususkan sementara penyederhanaan hanya di perijinan, pelayanan publik dan investasi. Maka kita sosialisasi agar seluruh ASN Pemkot harus tahu, sebab bisa nanti menjadi pilihan dari mereka. Hanya, eselon IV yang menangani bidang perijinan, pelayanan publik dan investasi tidak bisa bergerak pindah kemana pun. Sebab otomatis dia juga menangani perijinan secara fungsional,” bebernya.

Ditanya maksud kebijakan ini dijalankan untuk mempermudah pengembangan investasi di daerah Latuheru akui sebetulnya kalau mau dilihat intinya itu. Sebab sekarang bicara investasi fakta membuktikan nadi utamanya di perijinan.

“Kalau ini semua sudah difungsionalisasikan, maka dianggap orang akan bekerja secara fungsional, profesional dan full time. Maka bisa menyuburkan lagi investasi di daerah melalui perizinan, investasi dan pelayanan publik itu sendiri. Kalau ini dia jalan, pasti orang akan datang untuk bisa berinvestasi di satu daerah,” jelas Latuheru yang juga Sekretaris Kota Ambon.

Bisa saja nanti ada penilaian dari PPK atau pejabat yang berwenang di Kabupaten/Kota, bahwa ternyata untuk menangani fungsional di bidang pelayanan publik, investasi dan perijinan terbatas, perlu lagi ditambah maka Pemkot tambah Latuheru bisa buka lagi kesempatan bagi pegawai yang mau bekerja secara fungsional diterima untuk memperkuat.

“Intinya, secara administratif kita harus siapkan segera. Arahan dan petunjuk Desember 2020 sudah siap. Tapi efektif pelaksanaan nanti Juni 2020 bersamaan dengan regulasi atau aturan tentang penyederhanaan birokrasi keluar,” demikian Latuheru. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed