by

Pengusulan Pelantikan Watubun Terhambat Dibagian Sekretariat KPU

-Politik-330 views

AMBON,MRNews,com.- Proses pelantikan Anggota DPRD Maluku asal Daerah Pemilihan (Dapil), 6 yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kabupaten Aru periode 2019-2024, yakni, Benhur Watubun menggantikan Welhelm Daniel Kurnala dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan hingga kini belum juga dilakukan.

Padahal semua prosedur telah dilakukan hingga bukti autentik terkait klarifikasi baik dari Pengadilan maupun DPP PDIP telah dikirim ke KPU Maluku. Sayangnya, ketika dicek surat tersebut terlambat dicatat di sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku.

Kendati hanya terlambat pencatatan namun sikap ini dinilai sebagai bentuk kelalaian dalam penanganan administrasi yang berdampak bisa merugikan orang lain.

Karena itu, Tokoh Pemuda Maluku Tenggara Setia Pribadi Yapkeyanan kepada media menyayangkan lalainya bagian sekretariat dalam merespon surat klarifikasi yang dilayangkan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan tertanggal 12 Juni 2020 dengan nomor surat 431/EX/DPP/VI/2020 perihal klarifikasi.

Ironisnya lagi, ketika dicek dibagian surat masuk belum dicatat padahal surat tersebut telah dikirim ke email resmi milik KPU sesuai protap COVID-19. Padahal isi surat itu menindaklanjuti surat KPU RI dengan nomor surat 418/HK.06-SD/03/KPU/VI/2020 tertanggal 5 Juni 2020 perihal permintaan klarifikasi serta surat KPU Maluku dengan nomor 156/SD/81/Prov/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020 perihal permohonan fasilitasi.

Sehingga DPP menyatakan jika putusan Mahkamah PDI Perjuangan nomor 34/M.PDIP/VIII/2019 dan surat keputusan DPP PDI Perjuangan nomor 07/KPTS/DPP/IX/2019 tertanggal 24 September 2019 tentang pemecatan Welhelm Daniel Kurnala dari keanggotaan PDIP benar.

”Kedua surat tersebut dijelaskan dalam isi surat jika sah dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan Mahkamah PDIP dan DPP PDIP sehingga copy surat tersebut dapat digunakan untuk melengkapi berkas pengajuan pergantian calon perpilih anggota DPRD Maluku Dapil 6. Bahkan saudara Welhelm Daniel Kurnala telah dimintai keterangan terkait pemecatannya sebagai anggota PDI Perjuangan, sehingga mestinya tidak ada lagi yang perlu diklarifikasi ” ujar Yapkeyanan di Ambon, Kamis (18/6).

Ditegaskan, jika sesuai UU No 14 pasal 50 tentang Administrasi Pemerintahan mengisyaratkan jika proses pemeriksaan administrasi hanya 5 hari jika tidak maka dinyatakan selesai dan dilanjutkan.

Karena itu, dirinya meminta agar bagian sekretariatan KPU Maluku dapat bekerja optimal sehingga tidak mengorbankan orang lain. Karena dibagian KPU prosesnya telah selesai sehingga kinerja bagian sekretariatan yang dipertanyakan.

“Kalau sekertaris KPU jarang masuk kantor tentunya sangat disayangkan karena akan sangat berdampak dari segi administrasi sehingga tidak ada lagi proses klarifikasi tinggal pengusulan. Kalau begini maka tentunya sangat merugikan pihak saudara Watubun dan PDIP” demikian Yapkeyanan. (MR-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed