by

Pengurangan Luas Wilayah Rugikan Kota Ambon Diberbagai Aspek

AMBON,MRNews.com,- Pengurangan luas wilayah administratif Kota Ambon yang awalnya 377 km2 menjadi 298,6 km2 sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 59 tahun 2015 tentang penetapan batas wilayah kota Ambon dipandang jadi problem dan sangat merugikan Kota Ambon diberbagai aspek.

Wakil ketua DPRD kota Ambon Rustam Latupono mengaku, kekurangan wilayah kota Ambon sekitar 80 km2 lebih pasti akan berdampak ke dana alokasi umum (DAU), akan juga pada pengurangan kursi DPRD kota Ambon serta aspek sosial lainnya.

“Kalau dia masuk diwilayah Maluku Tengah (Malteng) berarti dari sisi kepentingan politik, kita dirugikan. Kepentingan anggaran, pemerintahan juga kita dirugikan. Jadi dari seluruh sisi kepentingan kota, kita akan dirugikan dengan pengurangan itu,” ujar Latupono usai rapat gabungan komisi I dan III DPRD kota Ambon di Baileo DPRD.

Sebabnya rapat gabungan disepakati untuk pemerintah kota (Pemkot) lewat Sekretaris Kota (Sekkot) mengkonsolidasi intenal dua minggu guna menyiapkan seluruh dokumen pendukung, agar nanti DPRD dengan kewenangan yang ada juga akan berproses. Karena Sekkot mengaku tidak terlibat dalam proses itu (tapal batas-red).

“Setelah dua minggu kedepan, kita akan rapat lagi. Baru kita mulai start untuk bentuk tim penegasan wilayah kota Ambon 377 km2 dan segera siapkan seluruh aspek yang dibutuhkan dari sisi kepentingan DPRD dan Pemkot,” jelasnya, Senin (29/3/21).

Dengan seluruh kekuatan yang ada pula sebut Latupono, DPRD akan berkonsultasi dengan pemerintah provinsi (Pemprov) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membatalkan Permendagri nomor 59.

Karena dari hirarki hukum, sudah ada PP nomor 13 tahun 1979 yang menegaskan luas wilayah kota Ambon adalah 377 km 2.

“Negosiasi dengan pemerintah pusat juga pasti akan ditempuh. Karena kepentingan kita juga untuk kepentingan masyarakat dari berbagai aspek, baik politik, sosial, pemerintahan dan kebijakan anggaran akan berdampak dan merugikan masyarakat kota Ambon,” urai politisi Gerindra itu.

Starting awal juga menurut dia, harus secepatnya ada raja defenitif di Negeri Rumahtiga Kecamatan Teluk Ambon. Karena masalah antara warga Taeno Atas Rumahtiga dan Desa Wakal Kabupaten Maluku Tengah yaitu soal adat, perbatasan.

Apalagi mereka saudara gandong, dimana ada perjanjian-perjanjian dimasa lampau yang harus mereka selesaikan.

“Kita dorong secepatnya lah raja defenitif Rumahtiga harus ada. Silahkan Pemkot dan Saniri berproses sebab ini demi kepentingan batas wilayah dan kepentingan masyarakat Rumahtiga,” terangnya.

“Rapat ini starting awal kita mempertegas batas-batas wilayah itu. Jadi seluruh aspek sosial yang ditimbulkan ketika ada intimidasi misalnya, Pemkot sudah buatkan posko pengamanan diperbatasan. Kita sudah mendorong efektifkan dia secara baik dan terarah,” kunci Latupono. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed