Pengembangan Investasi Daerah, Usulan Ranperda Diperketat

AMBON,MRNews.com,- Produk Peraturan Daerah (Perda) kota Ambon tahun 2020 kedepan bakal lebih fokus pada pengembangan atau kemudahan investasi. Karenanya, paradigma untuk membentuk produk hukum daerah akan semakin ketat. Dimana sebelum nanti masuk di program legislasi daerah (Prolegda) 2020, akan lalui analisa kebutuhan Perda.

Kabag Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon Sirjhon Slarmanat kepada awak media di Ambon katakan, dengan demikian usulan Ranperda oleh OPD yang kemudian diserahkan ke DPRD sebagai usulan Prolegda, pertama harus betul-betul berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-undang. Artinya ada mandat dari Undang-undang untuk membentuk Perda. Hal kedua kata dia, adalah Ranperda yang lebih banyak harus berorientasi kepada pengembangan investasi di daerah.

Diluar dua aspek itu menurut Slarmanat maka perlu dikaji dan dianalisa mendalam sehingga tidak tumpang tindih atau banyak Perda tapi tidak bermanfaat langsung kepada masyarakat. Karena prinsip utama pembentukan produk hukum daerah berupa Perda dibuat harus memberikan manfaat bagi kepentingan publik.

“Ada 11 Ranpeda yang masih sebatas usulan eksekutif untuk nanti dimasukan di Prolegda 2020. Tapi sebelum diserahkan ke DPRD, diawali harmonisasi mana yang betul-betul jadi skala prioritas. Sehingga bisa saja di tahun 2020 tidak lagi seperti tahun-tahun lalu, sampai 18 atau 23 Ranperda. Namun Ranperda yang diusulkan itu skala prioritas bersifat bagi pengembangan investasi, tidak menghambat pelayanan dasar kepada masyarakat serta sesuai kewenangan yang diberikan Undang-undang,” ungkapnya, Senin (25/11/19).

Untuk masa sidang I 2019-2020, eksekutif kata dia, merancang untuk usulkan kurang lebih 11 Ranperda. Beberapa diantaranya tentang rencana untuk Ambon punya badan usaha milik daerah (BUMD). Soal ini, sebelum menjadi Perda, akan dilakukan uji kelayakan, apakah ada aset-aset yang sudah bisa dikelola untuk menjadi sebuah sumber penerimaan daerah yang nanti dikelola BUMD.

Kemudian lanjutnya, ada juga Ranperda dari dinas pariwisata dan kebudayaan tentang rencana induk kepariwisataan. Lalu ada juga usulan Ranperda dari dinas perhubungan juga terkait penataan dan pengelolaan lalu lintas di kota Ambon. Tak saja Ranperda baru, ada pula 3-4 Ranperda dari 18 Ranperda yang diusulkan masuk Prolegda 2019 belum dituntaskan DPRD periode 2014-2019 di masa sidang terakhir dan menjadi PR bagi Pemkot serta DPRD periode sekarang.

“Di 2019 ini kurang lebih 3-4 Ranperda dari 18 Ranperda yang diusulkan masuk Prolegda 2019. Sebagian besar sudah ditetapkan lewat paripurna DPRD dan sementara berproses untuk memperoleh norek di biro hukum Pemprov. Jadi kalau diakumulasi dalam presentasi bisa 80 persen Prolegda kota Ambon di 2019 berjalan baik,” beber Slarmanat.

“Sisanya, bisa saja ditindaklanjuti tergantung nanti kebutuhan analisa. Tetapi kalau belum terlalu prioritas maka akan pending atau dipertimbangkan ditindaklanjuti kemudian. Jadi tidak secara otomatis, Prolegda yang mengatur itu lalu diangkat lagi, tidak bisa tapi dikaji lagi,” sambungnya. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *