by

Penembakan Warga Tamilouw Dinilai Langgar HAM, Kapolda “Bela” Anak Buahnya

AMBON,MRNews.com,- Kapolda Maluku Irjen Pol Refdi Andri menghadiri undangan rapat dengar pendapat dengan komisi I DPRD Maluku terkait insiden bentrokan antara warga dan polisi, Selasa (7/12) pagi.

Rapat berlangsung di ruang Komisi I dipimpin ketua komisi Amir Rumra yang dihadiri sejumlah perwakilan tokoh masyarakat Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Kamis (9/12).

Dalam rapat itu, Kapolda didampingi Kapolres Malteng AKBP Rosita Umasugi, Karo Ops, Kabidkum, Kabid Humas, Kasipropam, dan Dirreskrimum.

Perwakilan masyarakat Tamilouw, Habiba Pellu, yang diberikan kesempatan pertama mengecam tindakan penembakan yang dilakukan aparat kepolisian di Maluku Tengah terhadap warga secara membabi-buta.

“Tindakan yang dilakukan aparat kepolisian dengan menembaki masyarakat sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM),” tegas mantan anggota DPRD Maluku dua periode itu.

Menanggapi tudingan itu, Kapolda lalu menjelaskan kronologis penangkapan para terduga pelaku pengrusakan tanaman warga dan pembakaran kantor desa Tamilouw, hingga berujung bentrokan antara aparat dengan warga.

Menurutnya, peristiwa yang terjadi itu, bukan kejadian secara tiba-tiba, namun berawal pada persoalan-persoalan mendasar. Persoalan tersebut sedang ditangani Pemerintah setempat, Polres, dan juga mitra terkait lainnya.

“Kalau kita lihat ke belakang di tanggal 1 November itu muncul ke permukaan saat kedua belah pihak melakukan pengukuran hutan wilayah perbatasan. Tapi pada 21, 23 dan 24 November terjadi pengrusakan beberapa tanaman disana yakni cengkeh, pala, mangga dan kelapa. Jumlahnya sekitar 600 pohon yang rusak,” bebernya.

Atas peristiwa itu, kemudian dilakukan mediasi dan sudah ada kesepakatan untuk dilakukan perdamaian. Kesepakatan itu terjadi pada 9 November dihadapan Bupati Malteng, Kapolres, dan yang mewakili Dandim. Terdapat 50 kesepakatan.

“Dari kesepakatan itu, nampaknya ada poin-poin yang tidak diindahkan, sehingga hari itu juga (9 November-red) terjadi pembakaran kantor negeri (Tamilouw),” jelasnya.

Sebelumnya, kata Kapolda, pada 1 November 2021, terjadi perlawanan antara kedua warga (Tamilouw dan Sepa) yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia.

“Kemudian dilakukan penyelidikan dan siapa pelakunya, sudah kita amankan,” katanya.

Dari rentetan kronologis tersebut, kata dia, ada tiga masalah utama disana. Yaitu pengrusakan tanaman, pembakaran kantor negeri, dan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang.

“Apa yang dilakukan Kapolres dengan semua perkuatannya, bukan cuma tiba-tiba saat itulah persoalannya, tetapi masalahnya adalah tidak diindahkan panggilan, tidak diberikannya informasi kepada orang-orang yang melihat, mendengar dan menyaksikan memang sedang terjadi sesuatu. Ada hal-hal yang ditutup-tutupi dari perangkat disana,” duganya.

Pada persoalan tersebut, Refdi mengaku, warga selalu mengedepankan wanita dan anak-anak untuk berhadap-hadapan dengan anggota. Pos polisi perbatasan yang bertujuan untuk bisa menentramkan dan menjaga kedua negeri (Tamilouw dan Sepa) selalu diminta untuk digeser keberadaannya.

“Kemudian ketika anggota kita masuk di sana, ada penolakan-penolakan, seolah-olah anggota yang datang disana untuk menakut-nakuti masyarakat khususnya di Tamilouw,” sesalnya.

Kapolda membandingkan penanganan kasus antara warga Negeri Sepa dengan Tamilouw. Menurutnya, di Sepa, pihaknya melakukan komunikasi dengan baik, bisa didiskusikan dengan cara yang kooperatif.

“Bahkan warga juga yang mengatakan inilah pelakunya (pelaku penganiayaan yang menyebabkan matinya orang), ini akan kita hadirkan,” salutnya.

Kapolda tidak menampik adanya perbedaan ataupun persepsi orang dalam penanganan suatu masalah.

“Mungkin sedikit berbeda dengan pandangan orang Tamilouw yang melihat kehadiran polisi disana,” katanya.

Dari poin-poin kesepakatan dihadapan Raja Tamilouw maupun Sepa yang disaksikan Bupati Malteng, kata Kapolda, hampir semua poin-poin tersebut tidak ada yang diindahkan.

“Kalau sudah seperti itu, lalu apa yang mesti kita perbuat?. Kapolres dalam mengambil tindakan juga tidak ujug-ujug melakukan itu, semua harus dengan penilaian-penilaian. Ada penilaian dibuat intelejen dengan mendengar masukan dari unsur yang ada ditengah masyarakat, juga dengan melihat bagaimana frekuensi penolakan dan pengamanannya,” jelasnya.

Menurut Refdi, kehadiran anggota berseragam disana dengan seberapa besar kekuatan adalah penilaian Kapolres. Kapolres menilai bagaimana kondisi di lapangan dan kekuatan apa yang harus dihadirkan.

“Kalau seandainya dihadirkan kendaraan lapis baja pun, tidak ada masalah karena itu kendaraan Kepolisian, bukan kita hadirkan kendaraan tempur. Seandainya kita membawa senjata laras panjang dan apapun itu tidak ada masalah karena itu perlengkapan Kepolisian,” ujarnya.

Kendati demikian, Kapolda juga sayangkan kejadian tersebut bisa terjadi hingga melukai belasan orang warga dan tujuh anggota polisi.

Selain itu, juga terdapat sejumlah kendaraan yang dirusak, bahkan adanya percobaan perampasan senjata.

“Ini kan juga sebagai bentuk perlawanan, tetapi saya tidak dalam rangka membela diri. Olehnya itu, tim Propam sudah kita turunkan ke sana untuk melakukan penilaian,” katanya.

Jenderal bintang 2 Polri di Maluku ini menambahkan, tim Propam Polda Maluku telah dikerahkan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan, lanjut dia, dilakukan untuk membuktikan apakah tindakan yang diambil Polres Malteng sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Polri ataukah tidak.

“Kita sudah mengirim tim Propam ke sana. Mereka akan melakukan penilaian terhadap apa yang terjadi, bagaimana bisa terjadi, siapa yang melakukan, apa alat yang digunakan dan yang lain-lain,” urainya.

Kapolda lantas mengajak semua pihak untuk menjadikan insiden tersebut sebagai sebuah proses pelajaran terbaik.

“Bahkan saya tulis surat kepada Gubernur, bahwa semua persoalan di kita umumnya tapal batas dan lahan. Saya melihat ini potensinya luar biasa, makanya saya katakan saya mengambil hikmah sehingga mata kita bisa terbuka untuk melihat persoalan ini,” kata dia.

Persoalan tapal batas dan lahan, kata Refdi, tidak bisa dibiarkan. Ini harus segera diambil langkah-langkah yang konkrit.

“Karena kalau ini kita biarkan hampir semua kabupaten kota, di desa-desa akan terjadi persoalan seperti ini (bentrokan),” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed