by

Pencapaian 4 Program Strategis Kominfo 2020 Diapresiasi DPR-RI

JAKARTA,MRNews.com,- Fokus utama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2020 adalah memperkuat konektivitas digital dan menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif. Agenda besar tersebut diuraikan dalam empat program strategis. Komisi I DPR RI mengapresiasi pencapaian KemenKominfo itu.

“Komisi I DPR RI mengapresiasi capaian kinerja KemenKominfo tahun 2020 dan mendorong agar pencapaian kinerja terus ditingkatkan ditahun 2021,” ujar Wakil Ketua Komisi I Bambang Kristiono dalam rapat kerja (Raker) komisi I dan KemenKominfo di Gedung Nusantara II Kompleks DPR RI Senayan Jakarta, Senin (1/2/2021).

Apresiasi itu diberikan kata Bambang, setelah mendengarkan penjelasan MenKominfo Johnny G. Plate. Manakala dalam Raker, MenKominfo memaparkan kinerja empat program strategis KemenKominfo yang meliputi penyediaan infrastruktur teknologi, pengelolaan pos dan Informatika, pemanfaatan teknologi, dan komunikasi publik.

Untuk program penyediaan infrastruktur teknologi, Kementerian Kominfo memperkuat infrastruktur telekomunikasi sekaligus infrastruktur data secara simultan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan seperti pembangunan 1,682 unit Base Transceiver Stations (BTS) khususnya diwilayah 3T Indonesia,

“Juga penyediaan 11,817 akses internet difasilitas publik, ketiga pengadaan lahan Pusat Data Nasional, dan yang keempat pembaharuan sistem pemancar digital TVRI di 34 lokasi untuk mendorong proses Digitalisasi Televisi atau Analog Switch Off (ASO),” jelas Menteri Johnny.

Berkaitan digitalisasi siaran televisi, Johnny menyatakan hal itu ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Digitalisasi siaran televisi/ASO akan berlaku mulai tanggal 2 November tahun 2022. Sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tersebut dua tahun sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

“Menjadi kewajiban bagi kita untuk mensukseskan proses digitalisasi TV melalui multiplexing untuk meningkatkan digital dividen Indonesia, dalam hal ini spektrum frekuensi. Mengingat nilai ekonomi yang signifikan terdapat 112 Mhz frekuensi digital deviden, saat ini KemenKominfo sedang dalam tahapan persiapan seleksi,” tuturnya.

Sedangkan untuk program pengelolaan pos dan Informatika, MenKominfo menyatakan sudah berlangsung penambahan spektrum frekuensi radio sebesar 30Mhz untuk memperkuat konektivitas digital nasional.

“Melalui program pemanfaatan teknologi untuk penciptaan ruang digital lebih produktif, KemenKominfo melakukan pelatihan terhadap 58 ribu talenta digital, literasi lebih dari 200 ribu penduduk, melakukan proses takedown atau pemblokiran terhadap lebih dari 2 juta konten negatif di dalam ruang digital kita, serta mengembangkan 20 perusahaan startup atau rintisan digital baru,” ujarnya menjelaskan pemanfaatan teknologi.

Menurut Johnny, KemenKominfo bersama DPR RI terus mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Hingga saat ini, pembahasan RUU PDP sedang berlangsung antara panitia kerja (Panja) pemerintah dan Komisi I DPR-RI yang sampai saat ini telah membahas 145 dari 371 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

“Indonesia saat ini sangat membutuhkan RUU PDP khususnya untuk jadi rujukan bagi berbagai kerjasama internasional. Di ASEAN, saya baru saja selesai rapat dengan Menteri Kominfo se-ASEAN bersama mitra-mitra kerjanya diantaranya Tiongkok, India, Amerika Serikat dan International Telecommunication Union (ITU), yang salah satunya membicarakan terkait data pribadi dan pergerakan data lintas batas negara,” jelasnya.

Guna memastikan perlindungan data pribadi penerima vaksinasi dan mendukung pelaksanaan program vaksinasi berjalan lancar dan tepat sasaran, KemenKominfo dan Kementerian Kesehatan sebutnya, telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tanggal 12 Januari lalu.

Melalui SKB ini KemenKominfo diberikan kewenangan dan tanggungjawab terhadap tiga hal, pertama; integrasi aplikasi PeduliLindungi ke dalam Sistem Informasi Satu Data Covid-19 atau SISD Vaksinasi Covid-19. Kedua; melakukan mirroring data dengan sistem pusat data nasional yang berada dibawah Kementerian Kominfo.

“Ketiga melakukan pengawasan untuk menjamin pemanfaatan data pribadi yang aman dan handal. Untuk itu, MenKominfo telah menerbitkan beberapa keputusan Menteri untuk memastikan terjaganya atau terlindunginya data-data masyarakat,” jelasnya.

Untuk mensukseskan program Vaksinasi nasional Covid-19, KemenKominfo diakuinya, telah mengembangkan aplikasi PeduliLindungi yang saat ini telah digunakan lebih dari 4,7 juta pengguna, dan chat WhatsApp Vaksinasi yang juga telah mengirimkan lebih dari 6 juta pesan ke seluruh pengguna. (**)

Pencapaian 4 Program Strategis Kominfo 2020 Diapresiasi DPR-RI

JAKARTA,MRNews.com,- Fokus utama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2020 adalah memperkuat konektivitas digital dan menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif. Agenda besar tersebut diuraikan dalam empat program strategis. Komisi I DPR RI mengapresiasi pencapaian KemenKominfo itu.

“Komisi I DPR RI mengapresiasi capaian kinerja KemenKominfo tahun 2020 dan mendorong agar pencapaian kinerja terus ditingkatkan ditahun 2021,” ujar Wakil Ketua Komisi I Bambang Kristiono dalam rapat kerja (Raker) komisi I dan KemenKominfo di Gedung Nusantara II Kompleks DPR RI Senayan Jakarta, Senin (1/2/2021).

Apresiasi itu diberikan kata Bambang, setelah mendengarkan penjelasan MenKominfo Johnny G. Plate. Manakala dalam Raker, MenKominfo memaparkan kinerja empat program strategis KemenKominfo yang meliputi penyediaan infrastruktur teknologi, pengelolaan pos dan Informatika, pemanfaatan teknologi, dan komunikasi publik.

Untuk program penyediaan infrastruktur teknologi, Kementerian Kominfo memperkuat infrastruktur telekomunikasi sekaligus infrastruktur data secara simultan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan seperti pembangunan 1,682 unit Base Transceiver Stations (BTS) khususnya diwilayah 3T Indonesia,

“Juga penyediaan 11,817 akses internet difasilitas publik, ketiga pengadaan lahan Pusat Data Nasional, dan yang keempat pembaharuan sistem pemancar digital TVRI di 34 lokasi untuk mendorong proses Digitalisasi Televisi atau Analog Switch Off (ASO),” jelas Menteri Johnny.

Berkaitan digitalisasi siaran televisi, Johnny menyatakan hal itu ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Digitalisasi siaran televisi/ASO akan berlaku mulai tanggal 2 November tahun 2022. Sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tersebut dua tahun sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

“Menjadi kewajiban bagi kita untuk mensukseskan proses digitalisasi TV melalui multiplexing untuk meningkatkan digital dividen Indonesia, dalam hal ini spektrum frekuensi. Mengingat nilai ekonomi yang signifikan terdapat 112 Mhz frekuensi digital deviden, saat ini KemenKominfo sedang dalam tahapan persiapan seleksi,” tuturnya.

Sedangkan untuk program pengelolaan pos dan Informatika, MenKominfo menyatakan sudah berlangsung penambahan spektrum frekuensi radio sebesar 30Mhz untuk memperkuat konektivitas digital nasional.

“Melalui program pemanfaatan teknologi untuk penciptaan ruang digital lebih produktif, KemenKominfo melakukan pelatihan terhadap 58 ribu talenta digital, literasi lebih dari 200 ribu penduduk, melakukan proses takedown atau pemblokiran terhadap lebih dari 2 juta konten negatif di dalam ruang digital kita, serta mengembangkan 20 perusahaan startup atau rintisan digital baru,” ujarnya menjelaskan pemanfaatan teknologi.

Menurut Johnny, KemenKominfo bersama DPR RI terus mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Hingga saat ini, pembahasan RUU PDP sedang berlangsung antara panitia kerja (Panja) pemerintah dan Komisi I DPR-RI yang sampai saat ini telah membahas 145 dari 371 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

“Indonesia saat ini sangat membutuhkan RUU PDP khususnya untuk menjadi rujukan bagi berbagai kerjasama internasional. Di ASEAN, saya baru saja selesai rapat dengan Menteri Kominfo se-ASEAN bersama mitra-mitra kerjanya diantaranya Tiongkok, India, Amerika Serikat dan International Telecommunication Union (ITU), yang salah satunya membicarakan terkait data pribadi dan pergerakan data lintas batas negara,” jelasnya.

Guna memastikan perlindungan data pribadi penerima vaksinasi dan mendukung pelaksanaan program vaksinasi berjalan lancar dan tepat sasaran, KemenKominfo dan Kementerian Kesehatan sebutnya, telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tanggal 12 Januari lalu.

Melalui SKB ini KemenKominfo diberikan kewenangan dan tanggungjawab terhadap tiga hal, pertama; integrasi aplikasi PeduliLindungi ke dalam Sistem Informasi Satu Data Covid-19 atau SISD Vaksinasi Covid-19. Kedua; melakukan mirroring data dengan sistem pusat data nasional yang berada dibawah Kementerian Kominfo.

“Ketiga melakukan pengawasan untuk menjamin pemanfaatan data pribadi yang aman dan handal. Untuk itu, MenKominfo telah menerbitkan beberapa keputusan Menteri untuk memastikan terjaganya atau terlindunginya data-data masyarakat,” jelasnya.

Untuk mensukseskan program Vaksinasi nasional Covid-19, KemenKominfo diakuinya, telah mengembangkan aplikasi PeduliLindungi yang saat ini telah digunakan lebih dari 4,7 juta pengguna, dan chat WhatsApp Vaksinasi yang juga telah mengirimkan lebih dari 6 juta pesan ke seluruh pengguna. (**)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed