Pemuda MBD Desak Kejati Tuntaskan Kasus KMP Marsela

AMBON,MRNews.com,- Aliansi Pemuda Peduli Maluku Barat Daya (MBD) mendemo Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Mereka mendesak Kejati Maluku memproses dan menuntaskan kasus dugaan korupsi KMP Marsela yang ditangani PT Kalwedo. Pasalnya kasus tersebut telah dilaporkan ke Kejati sejak Maret lalu, namun hingga kini belum ada progress.

Mereka menilai jaksa lambat membongkar kejahatan luar biasa yang diduga dilakukan Bupati MBD, Benyamin Thomas Noach selaku mantan pimpinan PT Kalwedo. Buktinya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan dilakukannya penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi di kasus itu. Karenanya, mereka demo sekaligus membawa pernyataan sikap dan bukti-bukti otentik guna mendukung kerja jaksa dalam penyelidikan kasus jumbo itu.

“Kami menilai lambatnya pergerakan Kejati Maluku dalam membongkar kasus ini yang diduga dilakukan Bupati MBD, Benyamin Noach selaku mantan pimpinan PT Kalwedo, pengelola KMP Marsela kala itu. Tentu juga menimbulkan kekecewaaan dari masyarakat MBD, salah satunya kapten KMP Marsela, Thomas Ressyo Nivaan. Karena sampai sekarang belum ada progres akan dilakukannya penyelidikan, padahal sudah dilapor sejak 22 Maret 2019 lalu,” desak Korlap aliansi, Stepanus Termas saat demo di depan Kejati Maluku, Jumat (15/6/19).

Publik khususnya masyarakat MBD sebutnya, semua mengetahui kasus ini dan tidak bisa lagi ditutupi siapapun, karena buktinya KMP Marsela dari tahun 2016 tidak lagi melayani masyarakat MBD, sebab KMP Marsela sudah menjadi besi tua di DOK Wainitu. Padahal sangat berharap kasus ini tuntas secepatnya agar KMP Marsela dapat diselamatkan untuk kembali beroperasi guna menjawab masalah transportasi di MBD.

Pihaknya juga sebut Termas, mendesak Kejati Maluku secepatnya memeriksa dana penyertaan modal sebesar Rp 10 miliar, karena dari dana itu BUMD membeli saham senilai 10 miliar, tapi faktanya bukan dibeli di bursa saham namun diduga akal-akalan di percetakan Surabaya. Selain itu, Kejati juga harus memeriksa anggara subsidi pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI dan atau dinas perhubungan Maluku sebesar Rp 6 miliar/tahun terhitung dari tahun 2012-2018. Yang patut diduga subsidi itu diperuntukan untuk membiayai seluruh operasional (gaji, uang makan ABK, biaya docking).

“Kuat dugaan anggaran subsidi pemerintah pusat sebesar Rp 6 miliar pun turut dikorupsi. KMP Marsela nyaris tidak lagi beroperasi terhitung Desember 2016 sampai saat ini, tetapi permintaan pertanggungjawaban melalui surat dari dinas perhubungan Maluku kepada PT Kalwedo melalui nahkoda KMP Marsela Thomas Ressyo untuk mempertanggungjawabkan operasional tahun 2018. Diduga juga terjadi mark up terhadap biaya docking KMP Marsela sejak dari tahun 2013-2016,” tegas Termas.

Fakta lain tambah Termas, diduga saat KMP Marsela tidak berlayar karena cuaca buruk, tetapi komprador Mario Matmey mendatangi kantor-kantor Syahbandar yang disinggahi sesuai rute KMP Marsela untuk meminta surat ijin berlayar (SPIB), agar dipakai sebagai bukti untuk mencairkan dana subsidi Rp 6 miliar pemerintah pusat tiap tahun. Bahkan, setiap trip pelayaran KMP Marsela yang diperkirakan memperoleh pendapatan kurang lebih Rp 150 juta sampai Rp 200 juta, namun tidak pernah disetor ke kas daerah sejak 2012 hingga kini.

“Terhadap semua itu, kami minta Kejati segera memeriksa Benyamin Thomas Noach, mantan direktur utama (Dirut) PT Kalwedo 2012-2015 sebagai bukti untuk mencairkan dana subsidi 6 miliar, memeriksa Lukas Tapilou mantan Plt Dirut PT Kalwedo 2015-2016, Billi Ratuhunlory Plt Dirut PT Kalwedo 2016-saat ini, manager keuangan Ferdianto Abaulu, manager operasional Roy Wattimena, komprador Mario Matmey dan bendahara Yoice Jenita Lerick,” kuncinya. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *