Pemprov & Pemkot Ambon Akhiri Masa Tanggap Darurat

AMBON,MRNews.com,- Pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku dan Pemerintah kota (Pemkot) Ambon dipastikan bakal mengakhiri masa tanggap darurat bencana gempabumi besok, 9 Oktober 2019 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kepala daerah pasca terjadinya gempabumi berkekuatan 6,5 SR Kamis (26/9/19). Sebabnya penanganan pengungsi dan korban sudah dilakukan maksimal, meski pada beberapa bagian masih terdapat kekurangan. Sementara kabupaten SBB dan Malteng masih memperpanjang waktu tanggap darurat.

Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang katakan, Pemprov tidak akan memperpanjang masa tanggap darurat yang akan berakhir besok. Sebab waktu 14 hari atau dua minggu bagi Pemprov telah cukup untuk tanggap darurat. Sehingga selanjutnya memasuki tahapan pemulihan atau transisi selama 90 hari atau tiga bulan lamanya baik terhadap membangun hunian sementara (Huntara) bagi warga yang rumah rusak berat dan sedang, psikologi masyarakat korban langsung maupun fasilitas umum seperti sekolah darurat luar ruangan.

“Mulai besok hingga 90 hari kedepan atau 3 bulan kita ada dalam masa transisi pemulihan pasca tanggap darurat bencana. Artinya masa tanggap darurat selesai. Kita fokus ke masa pemulihan baik secara fisik fasilitas maupun psikis masyarakat terutama anak-anak. Kita akan maksimalkan waktu pemulihan itu secara baik, salah satunya membangun Huntara bagi masyarakat,” tandas Kasrul kepada wartawan di media center posko penanganan darurat bencana Maluku di Makorem 151/Binaiya, Selasa (8/10/19).

Meski masa tanggap darurat sudah selesai dan masuki pemulihan tetapi diakuinya, penanganan pengungsi gempa dengan segala kebutuhannya tetap jadi prioritas khusus di kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Seram Bagian Barat (SBB) yang masih memperpanjang. Serta distribusi logistik pun tidak berhenti. “Kurang lebih 100-150 Huntara berisi 1 Huntara 12 KK kita akan bangun dalam waktu 50-60 hari, di lokasi terdekat pengungsi dan mudah dijangkau. Soal lahan dan identifikasi warga pun menjadi fokus utama guna mengisi Huntara,” tegasnya.

Terpisah, walikota Ambon Richard Louhenapessy kepada awak media mengaku, tanggap darurat itu mekanisme normatif yang dilaksanakan pemerintah apabila terjadi sebuah bencana. Sebab semua orang tidak memprediksi kapan bencana datang maka harus ada upaya tanggap. Namun soal perpanjang atau berhenti tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi. Hanya saja jika dilihat sekarang untuk kota Ambon sudah kondusif dan bisa masuki masa transisi pemulihan.

“Kalau saya lihat situasi Ambon sudah kondusif sekarang. Bisa saja supaya hilangkan persepsi yang salah kita sampai tanggal 9 mungkin tidak ada perpanjang tanggap darurat. Supaya orang tidak terjebak dalam pikiran-pikiran bahkan mungkin ada pihak ketiga yang bisa memanfaatkan, hindari adanya temuan dan publik bertanya. Setelahnya kita masuk masa transisi. Di masa transisi jika ada hal menonjol bisa kita tingkatkan ke tanggap darurat lagi. Tapi sesuai laporan dari posko kondisi sudah kondusif maka kita akan hentikan,” tukasnya saat coffee morning di Pelangi cafe. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *