AMBON,MRNews.com,- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) dinilai sudah sangat maksimal menangani kasus HIV/AIDS yang terjadi di Kota Ambon.
Kepala Dinkes Ambon, Wendy Pelupessy katakan, maksimalnya penanganan karena dilakukan secara terintegrasi dengan sistem jemput bola bersama Puskemas maupun komunitas yang memiliki klinik. Dalam upaya skrining, memantau maupun mengobati mereka yang kategori orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
Pasalnya menurut Wendy, akan sangat baik jika orang-orang yang beresiko tertular HIV-AIDS bisa dideteksi banyak sehingga mudah ditangani, dan memutus rantai penyebaran sekaligus mengeliminasi fenomena gunung es terjadi.
“Oleh sebab itu menurut kami tudingan anggota DPRD yang menganggap Pemkot lamban sama sekali dalam penanganan kasus HIV/AIDS sangat keliru,” terangnya kepada awak media Balaikota, Rabu (13/9).
Lebih lanjut kata dia, yang lebih berbahaya apabila mereka yang tidak terdeteksi namun sudah terjangkit virus dengan tidak melakukan tes. Karena itu kerja kolaborasi dan edukasi oleh Pemkot dan komunitas kepada semua lapisan masyarakat terus dimasifkan.
“Semua akan kembali kepada perilaku seseorang. Jika perilaku yang salah, misalnya dengan tidak setia pada satu pasangan dan kemudian berhubungan seks tidak menggunakan kondom, akan sangat fatal. Kita pun tidak mungkin bisa kontrol 1×24 jam perilaku masyarakat, balik lagi pada kesadaran,” jelasnya.
Menyoal angka kasus kata Wendy, total hingga saat ini tercatat ada 184 Kasus HIV/AIDS di Kota Ambon. Dengan klasifikasi 94 warga ber-KTP Kota Ambon yang terkategori ODHA dan 90 kasus merupakan warga dari Kabupaten/Kota lain diluar Kota Ambon dan Maluku.
“Januari-Agustus 2023, ada 184 kasus. Dengan rincian 94 by name by adreess adalah warga kota Ambon, itu diobati. Dipantau selama ini dengan minum Antiretroviral (ARV) oleh teman-teman di Dinas Kesehatan dan komunitas konseling. Obat diberi gratis, stoknya cukup,” urainya.
Pemkot tambahnya, bergerak cepat, karena itulah ditemukan kasus-kasus dalam kondisi dini untuk bisa diobati. Sehingga usia harapan hidup mereka lebih baik dan mereka bisa beraktivitas seperti orang yang sehat pada umumnya.
Sementara Direktur Yayasan Pelang Maluku (YPM) Rosa Pentury katakan, banyaknya orang yang skrining dan terdeteksi HIV/AIDS di Kota Ambon serta sementara jalani pengobatan, adalah suatu keberhasilan. Atas kerja kolaborasi, sinergi Pemkot dan komunitas.
“Kota Ambon menjadi kota yang bisa dikatakan mengambil peran-peran untuk penanggulangan HIV dengan cepat. Sebab satu-satunya klinik komunitas di Indonesia Timur atas rekomendasi Dinkes Kota hanya Kota Ambon di tahun 2019,” terangnya.
Diketahui, pernyataan Dinkes dan komunitas itu merespons tudingan para wakil rakyat yang menilai Pemerintah Kota Ambon lamban dalam penanganan kasus ini.
Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Jafry Taihuttu kepada wartawan, di Baileo Rakyat Belakang Soya, Selasa (12/9) katakan, ODHA tidak harus mendapat perlakuan diskriminasi.
Komisi I, menurut Jafry, gencar melakukan berbagai hal. Mulai dari turun ke lokasi-lokasi potensi hingga rapat bersama sejumlah pihak. Sebelumnya mereka sudah menggelar rapat beberapa kali dengan Pemkot Ambon yang diwakili Dinas Kesehatan.
“Kita juga rapat bersama beberapa NGO (non govermment organisation). Intinya, adalah menuntaskan persoalan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Kami tidak bisa hanya dengan dinas, tapi juga harus dengan seluruh stakholder lain,” tandas Jafry.
Pihaknya Senin (11/9) kata dia, rapat dengan beberapa stakholder, yang didalamnya terdapat KPA Provinsi dan sejumlah komunitas. Hasilnya, ada ide baru, bahwa ODHA akan dijadikan sebagai linnk sektor oleh Dinkes. Mereka juga menjadi mitra komisi untuk penuntuntasan itu.
“Fokus kita selama ini hanya bicara soal bagaimana pencegahan dan pemberantasan, tapi kita lupa soal stimulatisasi dan diskriminasi. Kadang masyarakat mendiskriminasi mereka, dan lupa soal pemberdayaan. Bahkan kadang mereka dijauhkan bahkan dikucilkan warga. Untuk itu hal ini kita diskusikan agar bisa memunculkan perspektif baru untuk kita jalan sama-sama,” ujarnya.
Dia menilai, Pemkot Ambon lamban dalam penanganan persoalan ini. Dulu ada Perda tentang HIV/AIDS bahkan ada Peraturan Walikota, tetapi justru stagnan, hingga kini munculnya fenomena, baru Pemkot gencar lagi.
“Kita bikin pendekatannya sangat komprehensif. Jadi kalau kita suport anggaran, maka kita juga harus tahu, misalnya, soal obat-obatan dan HRV, kondom dan tes darah uji darah HIV. Anggarannya tidak perlu dalam APBD. APBD lebih diintervensi pada kegiatan yang lain. Yang tujuannya untuk pmberantasan HIV/AIDS,” kuncinya. (MR-02/TM)
Comment