Pemkot Serahkan Nota Keuangan & RAPBD 2020 ke DPRD

AMBON,MRNews.com,- DPRD kota Ambon menerima penyampaian nota keuangan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) tahun anggaran 2020 dari pemerintah kota (Pemkot) Ambon melalui sidang paripurna DPRD, Senin (4/11/19). Penyerahan dilakukan walikota Ambon Richard Louhenapessy untuk wakil ketua II DPRD Rustam Latupono sebagai pimpinan sidang. Hal itu dilakukan usai penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS tahun 2020.

Walikota pada kesempatan itu katakan, penyampaian nota keuangan dan RAPBD tahun 2020 sebagaimana amanat PP nomr 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020. Disusun sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah yang transparansi dan secara terbuka serta bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat kota Ambon. Sebab APBD hakekatnya salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat kota Ambon.

“Kualitas APBD dan keberpihakan alokasi harus pro terhadap masyarakat, dimana pengelolaan keuangan daerah harus memberikan manfaat serta dirasakan sebesar-besarnya dan semaksimal mungkin. Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka pendek maupun jangka menengah maka kebutuhan belanja daerah kita tentu akan bertambah lebih besar lagi. Maka dalam mengelola APBD harus sevara lebih cermat, transparan dan akuntabel,” paparnya.

Secara umum kata dia, RAPBD kota Ambon 2020 terdiri dari pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 1,233 triliun, sedangkan belanja daerah dianggarkan Rp 1,241 triliun. Pendapatan daerah berasal dari PAD yang sah Rp 178 miliar lebih, pajak daerah Rp 113 miliar lebih, retribusi daerah Rp 40 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan Rp 2,5 miliar, lain-lai PAD yang sah Rp 23 miliar lebih. Sedangkan belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung Rp 614 miliar lebih, belanja langsung Rp 627 miliar lebih.

“Berdasarkan struktur anggaran itu, maka APBD kota Ambon tahun anggaran 2020 sesungguhnya terdapat defisit anggaran sebesar Rp 8,100 miliar. Namun defisit ini akan tertutupi dengan komponen pembiayaan penerimaan daerah berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 10 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah atau penyertaan modal bank Maluku Rp 1,900 miliar. Dengan demikian maka RAPBD kota Ambon 2020 terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah,” ungkapnya.

Sementara wakil ketua DPRD Rustam Latupono memastikan, sekembali dari agenda di luar daerah, pekan depan pihaknya langsung marathon melakukan pembahasan bersama OPD Pemkot, yang terlebih dahulu membahas RKA tiap OPD. Sebab targetnya pada akhir bulan ini atau sebelum tanggal 30 November, APBD 2020 sudah harus ditetapkan sesuai ketentuan Permendagri deadline waktunya. Sehingga Ambon tidak kena pinalti dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *