by

Pemkot Ambon Bangun Dua Pos Diperbatasan Taeno-Wakal

AMBON,MRNews.com,- Pemerintah kota (Pemkot) Ambon bersama TNI/Polri telah membangun dua (2) pos pengamanan diperbatasan Taeno Atas Desa Rumahtiga Kecamatan Teluk Ambon dan Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon A.G Latuheru menjelaskan, meresponi masalah yang terjadi di Taeno Atas dan Waringin Cap sejak Agustus 2020 lalu, Pemkot sudah melakukan langkah-langkah bersama pemerintah kecamatan dan pihak TNI-Polri dengan membangun pos.

“Kita kan sudah bangun pos diatas. Koordinasi juga sudah dilaksanakan dengan aparat keamanan. Pos itu diatas dalam waktu dekat kita mengisi lagi kebutuhannya agar pelaksanaan pengamanan diperbatasan lebih efektif,” jelasnya usai RDP bersama komisi I dan III DPRD Kota Ambon.

Walau pos sudah ada, namun menurutnya, petugas secara tidak stay disitu. Tetapi ada perintah dari komandan masing-masing baik Kapolres maupun Dandim untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas selalu melaksanakan patroli dikawasan tersebut.

“Sejak kejadian tanggal 20 Agustus 2020 lalu sampai sekarang sebetulnya yang terungkap keluar itu kan tidak ada lagi. Sudah tenang. Tapi kita juga mesti menjaga, jangan sampai kemudian ada terjadi lagi hal serupa,” ujarnya di Baileo Rakyat Belakang Soya, Senin (29/3).

Dalam evaluasi Pemkot kata dia, dua pos pengamanan sampai sejauh ini efektif karena sudah terkoordinasi bersama pihak keamanan.

Mengenai batas wilayah, menurut Latuheru, sudah bukan soal. Karena sebetulnya ada tapal batas yang berdasarkan PP nomor 13 tahun 1979 pada saat penetapan batas ada sebagian kabupaten Maluku Tengah masuk di kota Ambon.

“Tapi itu nanti akan kita bicara pada porsi tersendiri. Karena kita belum selesai bicarakan itu nanti sampai tingkat konsultasi dan seterusnya,” tukasnya.

Persoalan diantara kedua wilayah itu, diakui, sangat sensitif sehingga Pemkot hati-hati sikapi. Dimana adanya rasa tidak aman antara masyarakat kedua wilayah. Bukan cuma masyarakat di Taeno atas dan Waringin Cap, tapi mungkin masyarakat yang ada di Wakal juga merasa tidak aman.

“Bisa saja. Karena itu kita mesti selesaikan baik-baik, termasuk sampai konsultasi dengan pemerintah negeri Wakal nanti pada waktunya. Mungkin nanti bersama DPRD, difasilitasi pemerintah provinsi kita bisa sama-sama berbicara dengan pemerintah Wakal dan Pemkab Malteng,” terangnya.

Karena itu, dirinya juga meminta wartawan beritakan hal yang baik-baik. Jangan sampai ini akan jadi ancaman-ancaman bagi dua belah pihak warga diatas.

“Beta bilang kan tidak ada memang dari 20 Agustus sampai sekarang. Tapi kalau ini dipublikasi misalnya warga Wakal bisa saja pemahaman jadi lain. Bisa saja terjadi, setelah naik di media, jadi lain. Karena itu kita harus hati-hati,” cetusnya.

Mengenai permintaan DPRD untuk secepatnya ada raja defenitif di Rumahtiga untuk menengahi persoalan yang terjadi dan memudahkan komunikasi masalah diselesaikan secara adat karena kedua negeri seperti “Adik Kakak”, direspon positif Latuheru.

“Ini lagi proses untuk raja defenitif. Sekarang sementara penyelesaian Peraturan Negeri (Perneg). Kalau Perneg selesai, bisa jalan terus. 1 bulan, 2 bulan atau lebih kita tidak bisa bilang bisa, karena dinamika terjadi di negeri,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed