AMBON,MRNews,com.- Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala mengatakan sebagai wakil rakyat maka pihaknya akan terus mengevaluasi pelaksanaan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Maluku.
Hal tersebut dikatakan Sangkala, mengingat hasil temuan dewan beberapa waktu lalu, masih banyak masyarakat yang belum terdata sehingga belum tersentuh.
” Dari kunjungan kami di lapangan beberapa waktu lalu menemukan masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan, bahkan belum terdata ” kata Sangkala di ruang kerjanya.
Tagal itu, DPRD berkewajiban mendorong pemerintah agar bisa bekerja keras memperbaiki data agar masyarakat yang belum tersentuh dapat dimasukkan dalam bantuan yang lain.
“ Mestinya pemerintah daerah bisa bekerja lebih keras memperbaiki datanya dan mengupayakan agar mereka bisa masuk dalam bentuk-bentuk bantuan yang ada. Jangan sampai ada yang masih kedapatan tidak terdata dan tidak menerima bantuan” tegasnya.
Dirinya berharap, ada upaya lain yang dilakukan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk bisa mengalokasikan sebagian anggarannya untuk bantuan sosial.
” Memang perlu adanya koordinasi antara pemerintah daerah dalam hal ini gugus tugas bersama gugus tugas pusat bahkan dengan dinas-dinas terkait agar persoalan JPS bisa tertangani dengan baik ” demikian Sangkala. (MR-01)
Comment