Pemberdayaan, Mesti Melihat Kebutuhan Masyarakat

AMBON, MRNews,com.-  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Provinsi Maluku  gelar rapat koordinasi teknis Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi Maluku tahun 2019, belum lama ini.

Gubernur Maluku yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Setda Maluku,  Halim Daties mengatakan berbagai program dan kegiatan pemberdayaan  yang sudah dilaksanakan selama ini  merupakan urusan pemerintah wajib dilaksanakan sesuai dengan norma dan standart.

“Kebijakan pemberdayaan masyarakat harus diarahkan  untuk menanggulangi masalah bencana  alam , penyandang masalah kesejahteraan social dan bantuan kepada  masyarakat miskin , termasuk didalamnya  fasilitas pembentukan Bumdes  dan pengembangan kawasan pedesaan” ujarnya.

Ditambahkan, untuk semua kebijakan pemberdayaan masyarakat, maka faktor utama yang harus dilaksanakan adalah melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui pengkajian  dan pengembangan dengan tetap menjunjung tinggi pendekatan operasional sesuai dengan konsep pembangunan daerah.

“Pemberdayaan masyarakat  harus dipahami sebagai upaya mengubah pola dan perilaku masyarakat guna meningkatkan kemampuan  dan kemandirian melalui perlindungan social serta peningkatan kapasitas. Dengan menyikapi aspirasi masyarakat  terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat  dan upaya penanggulangan kemiskinan di daerahsaya harapkan agar tingkat koordinasi dan kerjasama baik dengan semua pemerintah kabupaten dan kota maupun dengan semua elemenmasyarakat di daerah ini” urainya.  (MR-01)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *