AMBON,MRNews.com,- Untuk pemanfaatan alokasi dana desa (ADD)-DD di Kota Ambon oleh aparatur pemerintah desa, badan pemerintahan desa (BPD) dan Saniri Negeri tahun 2019, Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler meminta agar memperhatikan lima (5) hal penting yang sejalan dengan kebijakannya dan sesuai 9 arah dan kebijakan DD tahun anggaran 2019 oleh Kementerian Keuangan.
Kelima aspek tersebut yakni pertama, fokuslah pada beberapa kegiatan saja, tidak perlu banyak yang penting menukik pada penyelesaian masalah yang dampaknya luas, yang menghasilkan multi player effect atau efek berganda. Kedua, belanja DD harus bisa meningkatkan jumlah perputaran uang di masing-masing desa-negeri, melalui skema padat karya tunai minimal 30 persen dana pembangunan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk upah kerja, ditambah lagi dengan belanja material yang tersedia di desa-negeri setempat maka akan lebih banyak uang yang kembali langsung ke masyarakat.
Ketiga, porsi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat harus meningkat. Dimana tahun ini lewat peraturan Walikota telah diatur proporsional pemanfaatan ADD yaitu dari besaran ADD masing-masing desa-negeri dikurangi biaya Siltap dan tunjangan kepala desa dan perangkat, maka sisanya dibagi secara proporsional untuk kebutuhan operasional pemerintahan, pembangunan fisik, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
Keempat, kegiatan pembangunan fisik maupun pembinaan dan pemberdayaan masyarakat semestinya berkiblat pada potensi dan keunggulan kompetitif maupun komparatif tiap desa-negeri yang mendukung visi dan misi pemerintah kota, salah satunya Ambon kota tujuan wisata 2020. Kelima, diatas semuanya kebersamaan dan harmony diantara penyelenggara pemerintahan di desa-negeri harus tetap dibangun dan dirawat. BPD/Saniri perlu meningkatkan fungsi pengawasan yang berlaku dalam sistem pemerintahan.
“Saya minta catatan-catatan ini menjadi perhatian saudara-saudara dalam pemanfaatan DD-ADD tahun 2019 ini. Karena harus disadari bahwa DD-ADD salah satu instrumen untuk menyelesaikan permasalahan atau common issue bangsa ini sehingga penggunaan seharusnya Pro Pure, Pro Job, Pro Growth. Inilah yang dimaksud Nawacita ke-3, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Terima kasih bagi pa Kajari Ambon sebagai narasumber,” ujarnya saat membuka sosialisasi kebijakan DD-ADD bagi aparatur pemerintah desa, badan pemerintahan desa (BPD) dan Saniri tahun 2019 dan sosialisasi tugas dan fungsi TP4D di Marina Hotel, Kamis (7/2/19). (MR-02)
Comment