by

Pelatta Sesalkan Kebijakan Pemkab KKT Tidak Pro Rakyat

AMBON,MRNews.com,-. Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku, Henky Pelatta meminta perhatian Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Petrus Fatlolon atau Tim Satgas Covid-19 di KKT bisa merealisasikan posko kesehatan untuk pelaku perjalanan yang ada disetiap pelabuhan di KKT.

Jika pengurusan dan tes rapid antigen untuk pelaku perjalanan berpusat di ibukota kabupaten maka itu kebijakan yang tidak pro Rakyat.

Posko kesehatan dianggap sangat penting agar pelaku perjalanan bisa melakukan tes rapid antigen tanpa harus ke Saumlaki sebagai ibukota KKT,” ujar Pelatta di DPRD Maluku, Jumat (30/4).

Politisi asal Partai Hanura dari Dapil KKT dan MBD itu menegaskan, mestinya ada kebijakan pemerintah yang berpihak terhadap masyarakat kecil.

Dengan kondisi KKT yang terdiri dari pulau-pulau disaat Pandemi Covid-19 maka pelaku perjalanan wajib melakukan tes rapid antigen sesuai protokol kesehatan.

“Nah yang disesalkan adalah Pemkab KKT tidak menyediakan pos kesehatan pada Puskesmas di kecamatan atau pada setiap pelabuhan . Jika pelaku perjalanan dari kecamatan hendak ke Aru misalnya maka harus ke Saumlaki . Ini kan kebijakan yang tidak pro rakyat. Sebab biaya perjalanan dan waktu itu cukup tinggi dan menyita energi” tegasnya.

Dirinya menegaskan, jika DPRD KKT telah meminta Dinas Kesehatan dan dijanjikan untuk menyediakan pos kesehatan bagi pelaku perjalanan .

Ironisnya janji manis Dinas Kesehatan KKT hanya isapan jempol semata. Sebab hingga saat ini tidak direalisasi .

Ditambahkan, saat ini kondisi laut masih bersahabat sehingga membantu meningkatkan ekonomi masyarakat yang melakukan usaha antar pulau. Jika waktu ini diabaikan maka tentu sangat disayangkan sebab jika musim ombak maka masyarakat kesulitan melakukan aktifitas .

“Pemkab KKT dan Satgas tidak tanggap terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat kecil yang berjuang untuk hidup mereka. Protokol kesehatan dengan kewajiban rapid itu mesti diterapkan tapi harus dengan kebijakan yang tidak menyulitkan masyarakat kecil,” urai Pelatta.

Karena itu, dirinya berharap ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk membuat kebijakan yang dapat membantu masyarakat.

“Sebab surat tes rapid antigen bukan hanya bagi pelaku usaha tapi untuk semua orang yang akan melakukan perjalanan bahkan untuk orang sakit yang hendak dirujuk. Ini sangat penting untuk menjadi perhatian agar masyarakat dimudahkan dan protokol kesehatan tetap dijalankan” demikian Pelatta. (MR-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed