Pelantikan Gubernur, Mestinya Mengacu Pada UU

AMBON,MRNews.com,- Belum adanya kepastian terkait jadwal pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur Maluku periode 2019-2024, Murad Ismail dan Barnabas Orno membuat masyarakat resah.

“Mestinya pemerintah harus mengacu pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sebingga tidak ada alasan untuk tidak dilantik” ujar Rony Sianressy, kuasa hukum Gubernur terpilih Murad Ismail kepada media via telepon seluler, Jumat, (15/3/2019).

Ditegaskan Sianressy, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih mestinya didasarkan atas Undang – Undang nomor 8 Tahun 2015 pasal 160 ayat 2 yang menjelaskan jika pengangkatan dan pengesahan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal usul dan berkas diterima dan dinyatakan lengkap.

Kemudian Pasal 163 ayat 1,2,3 disebutkan: Pertama, Gubernur dan Wakil gubernur dilantik oleh Presiden di Istana Negara, kedua, Dalam hal Presiden berhalangan pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur dilakukan oleh Wakil Presiden, kemudian ketiga, Dalam hal Wakil Presiden berhalangan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Mentri.

“Saya kira aturan ini sudah jelas, sehingga tidak ada alasan untuk tidak dilantik. Dan apabila Undang – Undang ini tidak dijalankan oleh Pemerintah maka bagaimana rakyat bisa percaya dengan Pemerintah”, urai Sianressy.

Kata Sianresy, seandainya aturan ini tidak dijalankan bisa berakibat fatal bagi Presiden nantinya baik itu dari sisi politik maupun akibat Hukum. “Karena itu, kita tunggu sampai batas waktu 20 hari sesuai perintah Undang – Undang” demikian Sianressy. (MR-01)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *