by

PDIP Minta Golkar Tak Respons Berlebihan Kunjungan Gubernur ke SBT

-Maluku-445 views

AMBON,MRNews.com,- PDI Perjuangan Maluku meminta lawan politiknya, Partai Golkar tidak merespons berlebihan kunjungan Gubernur Maluku Murad Ismail yang juga Ketua DPD PDIP ke Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) pekan lalu bahkan berniat adukan ke Bawaslu setempat.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku Edwin Huwae menilai, rencana Golkar untuk melapor ke Bawaslu terkait kunjungan Gubernur ke SBT keliru. Sebab saat Gubernur ke SBT tidak dalam konteks untuk lakukan kampanye. Karena Gubernur saat itu membawa seluruh pimpinan OPD Maluku. Ketika berangkat pun pakai seragam resmi seorang Gubernur.

“Selama disana juga tidak satu acara yang berbau kampanye. Seluruhnya kegiatan pemerintah melibatkan Pemkab SBT. Karena itu kami sarankan kepada teman-teman Golkar tidak perlu merespon kegiatan itu secara berlebihan. Tidak perlu juga untuk dibesar-besarkan,” tegasnya di sekretariat DPD PDIP Maluku, Kamis (22/10).

Kunjungan Gubernur ke SBT menurutnya, suatu kewajiban sebagai pimpinan di daerah. Bahwa hari ini SBT ada dalam posisi Pilkada dan itu dihubung-hubungkan sebagai hal biasa. Namun fakta membuktikan SBT hari ini jadi salah satu kabupaten tertinggal. Sebab itu butuh afirmasi kebijakan konkrit dalam membangun SBT.

“Dalam konteks Pilkada, marilah kita dorong calon-calon kita untuk mengedepankan politik ide dan gagasan dalam meraih simpati masyarakat di Kabupaten SBT. Tidak perlu plintir-plintir. Tidak perlu lagi ada upaya untuk melakukan semacam degradasi langkah-langkah yang baik.

Semestinya kata anggota DPRD Maluku itu, masyarakat SBT harus mensyukuri apa yang dilakukan Gubernur ketika hadir disana dan kemudian sudah berjanji untuk membangun kabupaten bertajuk Ita Wotu Nusa.

“Pak Murad dalam menjalankan tugas selaku Gubernur juga tentu beliau akan jalankan tugas sebagai ketua partai. Saatnya nanti ada kewajiban beliau turun juga lakukan konsolidasi struktural partai atau kampanye diwilayah yang sementara menggelar Pilkada,” sebut mantan ketua DPD PDIP Maluku.

Baginya, Gubernur saat kampanye tidak dilarang sepanjang dia sudah mendapat ijin dari Mendagri. Sementara hari libur bebas melakukan konsolidasi politik memenangkan pasangan calon kepala daerah yang didukung partai.

“Saya kira wajar saja dimana-mana aturan memungkinkan. Soal foto dua jari pa Gubernur yang beredar saat di SBT itu harus tunjukkan buktinya, tidak boleh andai-andai. Angkat dua jari maknanya sangat luas, bisa saja victory/menang. Menang bukan saja soal Pilkada tapi menyenangkan masyarakat itu juga bagian dari mengangkat dua jari. Jadi jangan tafsir seenaknya” bebernya.

Sebab pengertian kampanya menurut aturan lanjutnya, pada saat sampaikan visi misi kandidat. “Pertanyaannya, apakah saat itu beliau ajak orang untuk memilih?. Disitu masuk kategori kampanye. Tapi kalau angkat dua jari tanpa berkata apa-apa, maknanya luas. Jangan ditafsir sempit,” tegasnya.

Karena itu dirinya mengajak Golkar dan semua partai agar melaksanakan Pilkada yang aman, damai dan kondusif. “Jangan sedikit-sedikit dipolitisasi, diplintir seolah itu pelanggaran. Padahal bukan pelanggaran.
Dalam diri Gubernur melekat jabatan politiknya, jadi tidak masalah,” kuncinya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed