Paripurna Penyerahan Ranperda, Pemkot Sesuaikan Dengan DPRD

AMBON,MRNews.com,- Pemerintah kota (Pemkot) Ambon mengaku, sudah menyampaikan draft 8 buah rancangan peratuan daerah (Ranperda) ke DPRD Kota Ambon untuk kemudian nanti diatur dalam agenda untuk paripurna penyerahan. Pemkot pun tinggal sesuaikan waktu dengan DPRD. Pernyataan tersebut diungkapkan Kabag Hukum Pemkot, Jhon Slarmanat kepada media ini di Ambon, Sabtu (2/3/19).

“Yang pasti kita sudah masukan draft 8 Ranperda ke DPRD. Kalau misalnya pertimbangan dengan semakin mepetnya waktu menjelang pesta demokrasi 17 April mendatang dan dirasa tidak cukup untuk bahas semua Ranperda sekaligus, itu semua kewenangan ada di DPRD untuk mengatur agenda paripurna dan pembahasan. Bisa saja ada kebijakan yang dibuat sehingga untuk pembahasan Ranperda yang diprioritaskan, nanti diatur DPRD dan Pemkot lakukan penyesuaian saja,” tandas Jhon.

8 Ranperda yang menurut Jhon sudah dimasukan draft ke DPRD yaitu, Ranperda tentang kota kreatif berbasis musik, Ranperda perubahan atas Perda tentang pembentukan PDAM, kemudian Ranperda tentang rencana umum penanaman modal, Ranperda tentang reklame, lalu Ranperda tentang perubahan Perda terkait retribusi tempat pelelangan ikan, Ranperda tentang tarif retribusi Tera-Tera ulang, Ranperda tentang penyidik pegawai negeri sipil dan Ranperda tentang kawasan tanpa rokok (KTR).

Bahwa nanti DPRD akan memprioritaskan tiga atau empat Ranperda lebih awal dalam pembahasan, tambahnya, itu semua kewenangan menetapkan ada di tangan DPRD. “Intinya sudah diusulkan. Terkait paripurna penyerahan disesuaikan dengan waktu yang diatur DPRD. Tapi memang kita berharap, karena 2019 ini akan ditetapkan Ambon sebagai kota musik dunia oleh UNESCO, sebaiknya Ranperda kota kreatif berbasis musik jadi prioritas serta Ranperda retribusi Tera-Tera ulang dan Ranperda perubahan tentang retribusi tempat pelelangan ikan,” terangnya.

Terhadap itu, Sekretaris DPRD Kota Ambon, Elkyopas Silooy mengaku, rencana paripurna penyerahan Ranperda diperkirakan tanggal 5 atau 6 Maret. Karena memang sebelumnya diagendakan akhir Februari, tetapi bertepatan Rakernas ADEKSI di Lombok yang dihadiri pimpinan DPRD dan komisi, maka harus penyesuaian. “Untuk hal ini beta sudah lapor pa Sekot dan memang katong penyesuaian dengan agenda Pemkot. Karena penyerahan harus dilakukan langsung Walikota dan kita juga harus perhatikan agenda Walikota. Mestinya sebelum Bimtek, tapi pimpinan daerah tidak ada di tempat. Tergantung kesiapan kepala daerah juga,” papar Silooy belum lama ini.

Meski begitu, diakuinya, tidak dapat 8 Ranperda dibahas sekaligus, sebagaimana target awal BPP, namun akan dilakukan bertahap. Dimungkinkan, Perda yang akan masuk hanya tiga sebab tergantung kesiapan SKPD pengusul. Bahkan, alasan Pemilu pun tak jadi halangan dan bisa dimaksimalkan karena masa jabatan DPRD bukan pasca Pemilu tapi sampai September. “Target boleh, tapi realitas belum tentu. Anggaran baru diketok, kemudian target dipasang, 8 Ranperda harus masuk, mana SKPD mampu mengerjakannya dalam waktu singkat itu. Realitas yang akan bicara, bukan target. Waktu yang ada bisa dimaksimalkan lah,” tutupnya. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *