Pansus Ranperda PDAM & Tera/Tera Ulang Studi Banding ke Sukabumi
Sukabumi,MRNews.com,- Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Ambon untuk rancangan peraturan daerah (Ranperda) perubahan atas Perda tentang pembentukan PDAM dan Ranperda perubahan atas Perda nomor 15 tahun 2012 tentang perubahan struktur dan tarif retribusi pelayanan Tera/Tera ulang melakukan studi banding dalam penyusunan kedua Ranperda itu ke Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (12/3/19).
Rombongan Pansus dipimpin Leonora Far-far dari fraksi PDI Perjuangan dan Jusuf Latumeten dari Demokrat, bersama Asisten I Setda Kota Ambon, Mien Tupamahu dan anggota Pansus yaitu Johny Mainake (NasDem), Taha Abubakar (PPP), Zeth Pormes (Golkar), Christianto Laturiuw (Gerindra) dan Djefry Toisuta (Demokrat), didampingi dua staf Setwan DPRD dan Penera Disperindag Kota Ambon. Mereka diterima dan disambut hangat Asisten III Setda Kabupaten Sukabumi, Uang Burhanudin, staf ahli Bupati, sejumlah pimpinan OPD Pemkab Sukabumi di ruang DPPKAD.
Ketua Pansus, Jusuf Latumeten mengaku, kedatangan Pansus untuk mencari referensi serta sharing informasi tentang struktur dan tarif retribusi pelayanan Tera/Tera ulang dalam rangka revisi Perda nomor 15 tahun 2012. Karena percepatan penduduk dan ekonomi yang begitu cepat, sehingga harus direvisi beberapa Perda, ini salah satunya. Alasan lain guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, Perda ini sudah ditetapkan dan diterapkan di Sukabumi sejak 2017 dan Pansus ingin Perda ini berlaku lama.
Sementara Ketua Pansus PDAM, Leonora Far-far menambahkan, revisi Perda pembentukan perusahaan daerah air minum (PDAM) adalah kebutuhan bagi kota Ambon. Dimana Perda ini nantinya bermaksud untuk memback-up PDAM secara kelembagaan dan operasional agar bisa berjalan efektif dan efisen guna berkontribusi bagi daerah. “Kabupaten Sukabumi sudah ada Perda nomor 5 tahun 2018. Kami ingin menjaring informasi bagaimana penerapan Perda itu oleh PDAM hingga kini, kendala dan mekanisme lain. Apalagi pemerintah kota juga sedang seleksi direksi dan pimpinan PDAM, sehingga tepat,” ujarnya.
Kepala UPTD Metrologi Diskopindag Pemkab Sukabumi, Donny Achmad saat merespons maksud Pansus mengaku, tarif awal untuk Tera/Tera ulang pihaknya mengadopsi 100 persen dari provinsi, supaya tidak ada gejolak di masyarakat. Selanjutnya, tarif yang diterapkan ada formulasinya, harga standar dibagi kepada jumlah potensi yang ada di daerah. Artinya, ada indeks yang ditetapkan sesuai dengan tingkat kesulitan. Retribusi hanya berlaku untuk beberapa alat UTTP dengan biaya tambahan 100 ribu, namun tidak diterima petugas langsung, tapi ditransfer ke dinas. 
“Alat ukur atau timbangan untuk menguji beban yang besar saja, harganya sekitar 5 miliar sedangkan yang kecil, Rp 900 juta. Kita pun belum bisa membelinya. Karena disadari gunanya metrologi untuk pelayanan konsumen, bukan pada meningkatkan PAD karena nilainya pasti kecil sekali. Sebab kita utamakan UTTP masal, timbangan di pasar lebih banyak dari TU BBM. Tentu dengan tarif berbeda. Di Sukabumi, masa berlaku Tera/Tera ulang berbeda-beda. PAD yang kita dapat dari ini pun fluktuatif, bahkan tahun lalu yang kita targetkan tidak tercapai. Mungkin sampai 20-30 tahun juga tidak bisa, karena pendapatannya kecil,” tukasnya.
Asisten III Setda Pemkab Sukabumi, Uang Burhanudin menambahkan, tarif retribusi wajib ditarik dari konsumen jika pelayanan Tera/Tera ulang dilakukan. Namun, untuk biaya operasional petugas dalam pelayanan tidak bisa diberikan karena petugas sudah mendapat tunjangan kinerja daerah (TKD), baik Penera, petugas Disdukcapil dan lainnya demikian. Jika sebaliknya terjadi, maka masuk pungutan liar (Pungli) dan hukum pasti bertindak. 
Dirut Perumda AM. Tirta Jaya Mandiri (TJM) Kabupaten Sukabumi, Kamaludin Zen menyatakan Perda nomor 5 tahun 2018 tentang PDAM baru berlaku setahun. Dimana dari penamaannya, tidak lagi PDAM tapi sudah berubah menjadi perusahaan umum daerah (Perumda) air minum (AM) TJM. Ini sesuai PP 54 tahun 2017 tentang BUMD, Permendagri nomor 37 tahun 2017 tentang pemberhentian, pengangkatan direksi, komisaris BUMD dan Perda nomor 11 tahun 2013 tentang PDAM. Selain itu, mekanisme pengangkatan direksi dan perubahan logo pun masih direvisi.
“Proses penetapan Perda itu tidak terlalu lama karena DPRD juga mendukung. Usai Perda ditetapkan, kami sosialisasi ke semua kepala cabang. Karena didalam Perda, ada hak dan kewajiban perusahaan dan pelanggan. Pelanggan kita sudah mencapai 45 ribu. Dari 47 kecamatan, baru 26 yang terlayani. Namun mulai penerapan Perda hingga kini, belum ada keluhan dari masyarakat. Kita juga tidak lagi berhubungan dengan perusahaan swasta air minum lain. Untuk SOTK, kita diberi waktu dua tahun. Sedangkan peraturan lain, kita diberi setahun lakukan penyesuaian oleh DPRD,” bebernya. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *